Ambon,-Suaratimurnews.com Lonjakan harga cabai merah hingga Rp160.000 per kilogram menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon. Untuk mengantisipasi tekanan harga pangan yang berpotensi memicu kenaikan inflasi, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menginstruksikan penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), distributor hingga pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor yang berlangsung di Manise Hotel, Ambon, Jumat (30/10/2026).
Dalam arahannya, Ely mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), 3,29 persen secara tahun kalender (year-to-date/ytd), dan 4,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap harga pangan adalah cabai merah dan cabai keriting. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp120.000, bahkan mencapai Rp160.000 per kilogram.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Ambon memperkuat langkah intervensi pasar agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Ely meminta seluruh jajaran terkait tidak bekerja dengan pola biasa dalam menghadapi tekanan inflasi. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah yang diarahkan antara lain memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya di kawasan padat penduduk, meningkatkan produksi cabai dan bawang lokal, serta memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Selain intervensi pasar, Pemkot Ambon juga memperkenalkan aplikasi SI KENDALI Ambon atau Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon.
Aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data harga, stok, dan distribusi pangan dari distributor, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Pelindo, serta instansi terkait lainnya.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan komoditas maupun kenaikan harga di pasar, sehingga langkah intervensi dapat dilakukan sebelum tekanan harga semakin tinggi.
Ely menegaskan, keberhasilan penerapan sistem tersebut membutuhkan keterlibatan aktif seluruh distributor dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Pemerintah, kata dia, juga menjamin kerahasiaan data yang disampaikan.
“Jangan menunggu harga melonjak baru kita bergerak. Kita harus mengetahui potensi kenaikan sejak awal agar intervensi bisa dilakukan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi TPID, intervensi pasar, peningkatan produksi lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemkot Ambon berharap stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.(*)
