Ambon, -Suaratimurnews.com Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan kesehatan yang memperhatikan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan.
Menurut Lucky, karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pendekatan khusus agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah terpencil.
“Pembangunan kesehatan berbasis kepulauan tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja. Harus didukung keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” kata Lucky kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin.19/10/2026
Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan kesehatan harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Hal itu mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, transportasi untuk menunjang pelayanan medis, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Menurut Lucky, kondisi geografis Maluku membuat pemerintah perlu memastikan masyarakat di setiap pulau memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
Karena itu, pembangunan kesehatan berbasis kepulauan harus diselaraskan dengan visi dan misi gubernur serta kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Pembangunan kesehatan juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan di bidang lain. Karena itu, semuanya harus disinkronkan agar perencanaan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pembenahan kesehatan dilakukan bertahap
Lucky mengakui, pembenahan sektor kesehatan di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari manajemen pelayanan, kualitas tenaga kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran.
Ia mengatakan, perbaikan berbagai persoalan tersebut membutuhkan proses bertahap karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya.
Menurut dia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga telah menyampaikan komitmen untuk memperbaiki sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Pembenahan ini membutuhkan waktu, baik dari sisi manajemen, kualitas sumber daya manusia, maupun fasilitas kesehatan. Kita juga harus mengakui bahwa dukungan anggaran menjadi bagian penting yang tidak bisa dihindari,” katanya.
Lucky menambahkan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah mulai menggagas konsep pembangunan kesehatan berbasis kepulauan. Ia berharap konsep tersebut segera dimatangkan agar menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Maluku.
DPRD buka peluang pembentukan perda
Selain mendorong penyusunan perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis, Lucky juga membuka kemungkinan pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk menjadi payung hukum pembangunan kesehatan berbasis kepulauan.
Menurut dia, pemerintah daerah bersama DPRD dapat membahas regulasi khusus apabila hasil kajian menunjukkan bahwa aturan tersebut diperlukan untuk memperjelas arah kebijakan, kebutuhan pembiayaan, dan mekanisme pelaksanaan program.
Meski demikian, penyusunan regulasi harus melalui kajian serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Lucky berharap koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, serta pemerintah kabupaten dan kota di Maluku terus diperkuat agar pembenahan sektor kesehatan berjalan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan komitmen perbaikan yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan.
“Harapan kita, konsep ini bisa segera ditetapkan sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan Maluku dapat semakin baik,” ujar Lucky.(ST01)
