Ambon,-Suaratimurnews.com Sebanyak 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di sejumlah wilayah Maluku telah beroperasi. Pemerintah dan DPRD Maluku kini mendorong pengusaha lokal ikut mengambil peluang investasi untuk memperluas jaringan SPBU Nelayan di wilayah kepulauan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanty Jhon Laipeny, mengatakan peluang bagi investor lokal terbuka setelah adanya penjelasan dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku dan pihak Pertamina mengenai mekanisme pembangunan SPBU Nelayan.
Hal itu disampaikan Laipeny kepada wartawan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (23/9/2026).
“Sekarang pengusaha-pengusaha lokal juga boleh membuka, bisa berinvestasi,” kata Laipeny.
Menurut Laipeny, terdapat 10 titik SPBU Nelayan yang telah melalui proses pembangunan hingga beroperasi. Titik tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.
Kesepuluh titik itu berada di Waesela, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat; Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; Namlea, Kecamatan Wailihang, Kabupaten Buru; Walang Spanciby, Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah; Durjela, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru; Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Kelurahan Galau Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru; serta Dullah Laut, Kecamatan Dullah Laut, Kota Tual.
Laipeny mengatakan keberadaan SPBU Nelayan tersebut dapat menjadi pemicu untuk membuka titik pelayanan baru, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki banyak nelayan.
“Sehingga bisa memacu juga titik-titik yang lain di pulau-pulau. Karena kita ini kan nelayan banyak, baik solar maupun Pertalite itu nanti mereka akan penuhi,” ujarnya.
Kuota BBM Subsidi Jadi Tantangan
Meski peluang investasi terbuka, pengembangan SPBU Nelayan masih menghadapi persoalan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Laipeny mengatakan kebutuhan kuota subsidi untuk SPBU Nelayan nantinya diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. DPRD Maluku bersama Dinas Perikanan juga akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus bagi nelayan.
“Kuota ini kan nanti yang diusulkan, yang usul kuota ini kan pemerintah provinsi, permintaan untuk subsidi kuota. Jadi nanti pemerintah provinsi, Dewan, Dinas Perikanan akan juga meminta untuk penambahan kuota, khusus untuk SPBU nelayan,” jelasnya.
Menurut dia, ketersediaan kuota menjadi bagian penting dalam memastikan SPBU Nelayan yang telah dibangun dapat menjalankan fungsi pelayanan BBM bagi nelayan secara optimal.
Laipeny juga menyinggung rencana pembangunan SPBU Nelayan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Berdasarkan penjelasan pihak Pertamina yang diterimanya, investor untuk pembangunan SPBU Nelayan tersebut disebut telah tersedia. Tahapan berikutnya tinggal melanjutkan komunikasi dan proses teknis antara pihak-pihak terkait.
“Kalau memang itu sudah mereka berminat untuk berinvestasi, berarti kalau waktu dekat SPBU nelayan di Nusaniwe itu bisa beroperasi,” katanya.
Ia memastikan tidak ada persoalan mendasar yang menghambat investasi tersebut. Berbagai persiapan disebut telah tersedia dan tinggal ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah, Pertamina dan calon investor.
Pengembangan SPBU Nelayan juga berkaitan dengan konsep pembangunan kawasan kampung nelayan. Laipeny menjelaskan terdapat perbedaan antara kampung nelayan yang dikembangkan sebagai kawasan lengkap atau champion dengan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga.
Dengan semakin terbukanya peluang investasi bagi pengusaha lokal, DPRD Maluku berharap jaringan SPBU Nelayan dapat terus bertambah sehingga akses BBM bagi nelayan di wilayah kepulauan semakin dekat.(ST01)
