Ambon Suaratimurnews.com Pengembangan Blok Masela dinilai memiliki potensi besar menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Maluku sekaligus memperkuat kedaulatan energi Indonesia.Hal itu mengemuka dalam Maluku Pride Talks bertajuk “Blok Masela, Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Kedaulatan Energi Indonesia” yang digelar di Don-C, Jalan Sultan Babullah Nomor 66A, Kota Ambon, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Komisaris PT Pertamina International Shipping sekaligus Tenaga Ahli Menteri ESDM Dr Michael Wattimena, SE, SH, MM, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Pattimura Prof. Dr. Tedy Leasiwal, Dr Manaf Tubaka, serta Fajrin Rumalutur. Diskusi dipandu Zen Anwar.
Dalam diskusi, Michael Wattimena menekankan bahwa pengembangan Blok Masela merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan integrasi lintas sektor.
Menurut Michael, proyek tersebut tidak dapat hanya ditangani oleh satu institusi karena melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Proyek seperti ini tidak mudah dikelola karena sifatnya tidak tunggal. Ada banyak pihak yang terlibat sehingga dibutuhkan integrasi,” ujar Michael.
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait perizinan, integrasi antarlembaga dan tahapan pembangunan harus diselesaikan secara terkoordinasi agar proyek dapat berjalan sesuai target.
Michael juga menilai masyarakat Maluku harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan Blok Masela. Masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah proyek, perlu memperoleh informasi mengenai hak, peluang ekonomi dan dampak pembangunan.
Menurut dia, masyarakat lokal jangan sampai hanya menjadi penonton ketika proyek strategis nasional tersebut mulai beroperasi.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat
Dekan Fakultas Bisnis Universitas Pattimura Prof. Dr. Tedy Leasiwal mengatakan, Blok Masela memang berpotensi memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku.Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada peningkatan angka statistik. Manfaat ekonomi harus dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Yang harus didorong adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Tedy.
Ia mengingatkan bahwa masuknya industri berskala besar dapat membawa perubahan terhadap struktur demografi, sosial dan ekonomi di wilayah Maluku.Perubahan tersebut, kata dia, harus diantisipasi sejak awal, terutama dari sisi kesiapan sumber daya manusia.
Masuknya tenaga kerja dari luar daerah berpotensi terjadi apabila masyarakat lokal belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.Karena itu, Tedy mendorong adanya kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam proyek Blok Masela.
Pemerintah dan pemangku kepentingan, lanjut dia, perlu menyiapkan pendidikan vokasi, pelatihan serta sertifikasi agar anak-anak Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri.
Sementara itu, Dr Manaf Tubaka menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi peluang ekonomi yang akan muncul dari pengembangan Blok Masela.
Menurut Manaf, jika lapangan kerja yang muncul mencapai ribuan hingga puluhan ribu tenaga kerja, pemerintah daerah harus sudah memiliki perencanaan yang jelas mengenai bagaimana masyarakat Maluku dapat mengambil bagian.“Persoalannya, mereka akan bekerja di mana? Itu yang harus dipikirkan. Pemerintah daerah harus menyiapkan diri,” ujarnya.
Manaf juga menyinggung pentingnya keberanian daerah untuk memanfaatkan peluang kepemilikan atau partisipasi investasi dalam proyek strategis tersebut.
Menurut dia, skema partisipasi daerah harus dikaji secara serius agar manfaat ekonomi Blok Masela tidak hanya mengalir ke pemerintah pusat maupun korporasi.
Fajrin Rumalutur menilai Blok Masela dapat menjadi momentum penting untuk mengubah struktur ekonomi Maluku.
Ia menyoroti kondisi kemiskinan di Maluku yang menurutnya masih menjadi persoalan serius. Karena itu, pengelolaan Blok Masela harus diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Menurut Fajrin, Blok Masela merupakan proyek strategis dengan potensi cadangan gas yang sangat besar. Besarnya nilai investasi dan potensi penerimaan negara maupun daerah harus diikuti dengan posisi tawar yang kuat dari pemerintah daerah.(ST01)
