Ambon, -Suaratimurnews.com Laju inflasi di Provinsi Maluku kembali meningkat pada Juni 2026. Kenaikan harga pangan dan biaya transportasi menjadi faktor utama yang mendorong inflasi bulanan (month to month/mtm) mencapai 1,49 persen, lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang tercatat 0,93 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan inflasi tahunan (year on year/yoy) juga meningkat menjadi 3,80 persen, dari 3,27 persen pada bulan sebelumnya. Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
“Seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku mengalami inflasi pada Juni 2026,” kata Surya Alamsyah dalam keterangan rilis yang diterima media ini, Kamis (2/7/2026).
Secara spasial, Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,82 persen, disusul Kota Tual 1,51 persen, dan Kota Ambon 1,28 persen.
Menurut Surya, tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi, yang masing-masing memberikan andil 0,90 persen dan 0,52 persen terhadap inflasi bulanan.
Pada kelompok pangan, kenaikan harga komoditas hortikultura menjadi penyumbang terbesar. Bawang merah memberikan andil inflasi 0,17 persen, sementara cabai rawit dan cabai merah masing-masing menyumbang 0,14 persen.
Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi berakhirnya masa panen, yang bersamaan dengan meningkatnya curah hujan sehingga pasokan ke pasar menjadi terbatas.
Di sektor transportasi, inflasi dipicu oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 6 Juni 2026, dengan andil sebesar 0,30 persen.
Sementara itu, tarif angkutan udara turut meningkat dan menyumbang 0,18 persen, seiring tingginya permintaan selama musim liburan serta penyesuaian biaya fuel surcharge.
Untuk meredam tekanan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Sepanjang 2026, strategi pengendalian difokuskan pada empat pilar utama atau 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah yang dijalankan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP Bulog, inspeksi mendadak ke pasar, bantuan benih dan alat pertanian, panen raya padi, peningkatan serapan gabah dan beras oleh Bulog, hingga optimalisasi layanan penyeberangan ASDP untuk memperlancar distribusi bahan pangan.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga terus memperkuat koordinasi melalui rapat pengendalian inflasi, pemantauan harga pangan secara berkala, serta pengawasan rantai distribusi di Pasar Mardika guna menjaga stabilitas harga dan pasokan di Maluku.(*)
