Ambon,- Suaratimurnews.com Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri seremonial serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Ambon, Selasa (3/3/2026).
Turut mendampingi gubernur dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Hendrik mengatakan kehadirannya bersama jajaran pemerintah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Kami hadir di sini untuk seremoni penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun. Bahkan pada tahun 2026 ini Maluku akan mendapatkan hampir 3.000 unit rumah, tepatnya 2.998 unit yang memperoleh fasilitas BSPS,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yang dinilai memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di Maluku.
Menurut Hendrik, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama DPR RI dan DPRD memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni.
Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya untuk memperoleh perhatian lebih besar dari pemerintah pusat harus dilakukan secara serius dan berbasis data yang akurat.
“Kuncinya adalah data. Kita harus membenahi dan memastikan data yang kita ajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Maluku. Dengan usulan berbasis data yang valid, perhatian Pemerintah Pusat akan semakin kuat,” kata Hendrik.
Selain itu, gubernur mengungkapkan telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Permintaan tersebut diajukan mengingat tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Tingkat kemahalan bahan konstruksi di Maluku cukup tinggi. Karena itu, kita meminta agar biaya bantuan bisa ditambah. Harapannya, Pemerintah Pusat melihat kondisi Maluku tidak dengan kacamata Jakarta, tetapi berdasarkan realitas yang ada di daerah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hendrik berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah yang telah dibangun dan secara bertahap meningkatkan kualitas hunian apabila memiliki kemampuan ekonomi di kemudian hari.
“Bantuan ini memang terbatas, namun kita berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik, demi kepentingan masyarakat dan par Maluku pung bae,” kata Hendrik.(*)
