Ambon–Suaratimurnews.com Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku, Hengky Tamtalahitu, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak langsung pada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kondisi ini mendorong daerah mencari skema pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Hengky menyampaikan hal tersebut mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten dan kota dengan provinsi di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Jumat kemarin.
Menurut Hengky, dampak Instruksi Presiden Nomor 125 tentang efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga pemerintah provinsi.
“Apa yang dirasakan kabupaten dan kota, itu pula yang kami alami di tingkat provinsi,” kata Hengky.
Ia mengungkapkan, saat mendampingi Komisi III DPRD Maluku bertemu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu, pemerintah daerah masih menerima jawaban normatif.
Kementerian, kata dia, menegaskan seluruh pihak masih berada dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Meski demikian, Hengky menyebut anggaran di tingkat kementerian, khususnya pada balai-balai teknis, relatif masih terjaga. Namun, pemotongan dana transfer pusat ke daerah justru memberi tekanan besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hengky menilai skema Instruksi Presiden (Inpres) masih menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan daerah. Skema tersebut mencakup pembiayaan jalan dan jembatan melalui Inpres Jalan Daerah, irigasi, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Usulan pendanaan, kata dia, dapat diajukan oleh bupati, wali kota, maupun gubernur sesuai dengan kewenangannya. Namun seluruh usulan akan diseleksi ketat oleh kementerian berdasarkan kriteria teknis dan administratif yang rinci.
“Persyaratan itu wajib dipenuhi. Jika tidak, usulan tidak akan masuk dalam daftar prioritas,” ujarnya.
Ia mengakui Pemerintah Provinsi Maluku telah beberapa kali mengajukan usulan melalui skema Inpres. Namun, belum terpenuhinya seluruh persyaratan membuat usulan tersebut belum masuk prioritas nasional, setidaknya dalam tahap pemeringkatan.
Ke depan, Hengky menilai optimalisasi skema Inpres menjadi langkah paling realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan balai-balai teknis, seperti Balai Jalan, Balai Sungai, BPJN, dan unit teknis lainnya di wilayah Maluku.
“Koordinasi ini penting agar seluruh kriteria bisa dipenuhi dan peluang pembiayaan melalui skema Inpres dapat benar-benar dimanfaatkan,”ungkapnya.(ST01)
