Ambon –Suaratimurnews.com Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti beratnya beban pembangunan di Maluku yang memiliki wilayah laut sangat luas namun ditopang APBD yang relatif kecil. Hal itu disampaikan Sangkala saat menerima pimpinan dan anggota Banggar serta Banmus DPRD DKI Jakarta di lantai V Gedung DPRD Maluku, Kamis (20/11/2025).
“Saya tahu teman-teman dari DKI bebannya berat, baru mengesahkan anggaran Rp 82 triliun. Kalau itu dibelanjakan di Maluku, kami butuh 30 tahun,” kata Sangkala.
Ia menjelaskan, Maluku memiliki luas wilayah sekitar 700 ribu km², namun daratannya hanya 54 ribu km² atau sekitar 7,6%. Sisanya, 92,4%, adalah laut. Kondisi geografis ini membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Di Jakarta satu program transportasi biayanya satu. Di Maluku tidak bisa begitu. Mau ke satu kabupaten harus pakai pesawat. Ongkos ke KKT Rp 2 juta, ke Dobo juga Rp 2 juta lebih. Kalau kapal bisa dua sampai tiga hari,” jelasnya.
Sangkala mengungkapkan APBD Maluku terus mengalami penurunan. Dalam pembahasan APBD 2025, plafon awal Rp 3,2 triliun harus dipangkas menjadi Rp 2,8 triliun mengikuti kebijakan efisiensi.
“Gubernur baru saja sampaikan, kami sedang bahas KUAPPAS. Internal Banggar juga baru selesai. Besok lanjut pembahasan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, angka APBD Maluku “normalnya” berada di sekitar Rp 2,4 triliun, dan untuk menutup defisit besar, pemerintah daerah mengusulkan pinjaman Rp 1,5 triliun melalui PT SMI.
“PP-nya baru keluar, nomor 38. PT SMI sudah lama kita coba. Kita sedang melihat sumber penerimaan daerah yang bisa digarap lebih maksimal,” jelasnya.
Menurut Sangkala, salah satu persoalan utama pendapatan Maluku adalah sektor perikanan yang belum memberi hasil signifikan.
Ia menyinggung aturan pusat soal kewajiban tambat labuh di daerah tempat nelayan menangkap ikan. Namun, banyak pengusaha justru memilih bongkar muat di tengah laut atau di pelabuhan yang bukan wilayah Maluku karena adanya relaksasi aturan.
“Sektor perikanan kita masih sangat kecil kontribusinya. Kalau parkir, itu wilayah kota atau kabupaten. Provinsi hanya dapat PAD dari pajak kendaraan bermotor, itu pun harus berbagi,” jelasnya.
Sangkala menegaskan DPRD masih mengkaji dampak jangka panjang skema pinjaman daerah tersebut.
“Kita ingin lihat dampak pinjaman ini terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sudah pasti akan jadi beban daerah karena harus bayar cicilan, tapi kalau efeknya positif untuk PAD lima tahun ke depan, tentu akan dipertimbangkan,” katanya.
Ia memastikan banyak program strategis masih akan dibahas secara serius bersama pemerintah provinsi sebelum diputuskan.(ST01)
