Jakarta –Suaratimurnews.com Maluku mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selasa (16/9/2025), di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri II Jakarta, Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data/Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Kesepakatan tersebut turut disaksikan oleh Bupati/Wali Kota se-Maluku, pihak BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini menegaskan sinergi dalam penyediaan data akurat sekaligus pelaksanaan program perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di Maluku.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat dan ASN di Provinsi Maluku pada 2025. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kepemilikan rumah, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri.
Sebelum penandatanganan, Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar audiensi bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Maluku. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data BPS sebagai satu-satunya rujukan. “Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya abis ini bapak rapat dengan BPS,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menegaskan peran vital BTN sebagai penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini. Ia memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku. “Itu Pak Gubernur, kami menghormati bapak, timnya lengkap,” ujarnya.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Maluku membangun berbasis data valid. “Dengan data BPS, kita bisa menyasar penerima bantuan secara tepat. Jadi valid,” katanya. Pernyataan itu sejalan dengan arahan Presiden yang mewajibkan penggunaan satu data dari BPS dalam setiap kebijakan.
Menutup forum, Menteri kembali menanyakan kesiapan Maluku menyerap kuota rumah subsidi 3.000 unit tahun 2025. Pertanyaan itu dijawab tegas oleh Gubernur Hendrik Lewerissa: “Siap!”
Jawaban tersebut menegaskan komitmen Maluku untuk memastikan rakyat tidak hanya dijanjikan, tetapi benar-benar merasakan hasil pembangunan yang berbasis strategi, data akurat, dan kesungguhan pemerintah.(*)
