Jakarta – Suaratimurnews.com Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memaparkan dua program prioritas dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI untuk Tahun Anggaran 2026, yakni perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) dan revitalisasi infrastruktur sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kedua program tersebut merupakan strategi utama pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan nasional.
“Program Indonesia Pintar dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi dua prioritas utama dalam usulan anggaran kami untuk tahun 2026,” kata Mu’ti di hadapan anggota dewan.
PIP Diperluas, Jangkau 18,5 Juta Siswa
Dalam rapat tersebut, Mu’ti menjelaskan bahwa PIP akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. Dana tersebut ditargetkan untuk menjangkau 18,5 juta siswa dari jenjang dasar hingga menengah.
Tak hanya itu, kementerian juga mengusulkan penambahan anggaran untuk perluasan cakupan PIP, termasuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), guna mendukung program wajib belajar 13 tahun.
“Usulan tambahan mencakup penyesuaian biaya PIP untuk SD, SMP serta perluasan PIP ke jenjang TK,” jelasnya.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan sejak usia dini hingga lulus pendidikan menengah.
Revitalisasi 11.686 Sekolah di Seluruh Indonesia
Selain bantuan biaya pendidikan, Kemendikdasmen juga menyoroti pentingnya revitalisasi fisik satuan pendidikan. Untuk program ini, kementerian mengajukan anggaran sebesar Rp14,18 triliun, dengan target perbaikan terhadap 11.686 sekolah, baik formal maupun non-formal, yang berada di bawah pengelolaan pemerintah maupun swasta.
“Revitalisasi satuan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru,” ujar Mu’ti.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari total usulan tambahan anggaran sebesar Rp52,9 triliun yang diajukan kementerian, sebagai pelengkap dari alokasi awal sebesar Rp55 triliun yang telah diterima.
DPR RI melalui Komisi X menyambut baik rencana tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan dan efektivitas penggunaan anggaran. Pembahasan lebih lanjut terkait rincian teknis dan prioritas pelaksanaan program akan dilakukan dalam rapat-rapat berikutnya.(*)
