Ambon -Suaratimurnews.com Komisi II DPRD Maluku mendukung PT PLN Maluku dan Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah Terdepan Tertinggal Terluar (3 T), khususnya kabupaten MBD, KKT , Aru , Malra , SBB dan pulau Buru.Ujar Ketua komisi II Johan Lewerissa disela -sela Rapat Dengar Pendapat dengan PT PLN Maluku dan Maluku Jumat (3/11/2023)
Menurutnya ini yang menjadi skala prioritas kita dalam rangka wilayah tersebut dapat teraliri listrik Dengan persoalan yang dihadapi Kami mintakan PLN segera memberikan data buat kita, agar komisi II dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui PLN maupun komisi VII di DPR RI dalam rangka membahas persoalan di maksud.
Tak hanya itu kedepan jam operasional listrik mulai dari 6 jam , 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik. Memang kendala yang terjadi di wilayah 3 T khusus MBD di kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM.”ujarnya.
Dia mengaku saat pengawasan kita temukan di kabupaten MBD tidak ada depo Pertamina,sehingga pasokan BBM semua dari KKT, padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh, kalau musim ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa kesana. Akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM.”ucapnya.
Sebenarnya persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua setholder baik’ itu pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya memiliki tanggung jawab yang sama.Bukan saja persoalan kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN, tetapi berkaitan dengan listrik banyak hal yang harus berurusan yakni infrastruktur dan BBM menjadi hal yang paling penting.
Kedepan kita harapkan menjadi catatan kita untuk presentasi daya untuk wilayah yang sudah cukup, hanya ada beberapa perbaikan yang menjadi persoalan seperti yang tadi disampaikan di daerah Ambon kalau kapasitas daya sudah cukup, mungkin ada perbaikan terhadap mesin-mesin yang layak diperbaiki, agar pelayanan semaksimal mungkin.
Untuk wilayah 3 T menjadi skala prioritas sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dan menjadi perhatian serius dari PLN.
Kita perlu data dari PLN agar komisi II kedepannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Ditambahkan Ada juga persoalan terkait dengan teknik pemasangan khusus wilayah dengan kondisi geografis masyarakat agar PLN dalam rangka pemasangan listrik di masyarakat memperhatikan standar prosedur, karena masyarakat juga mau nyaman.”ungkapnya.
Sementara itu Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Maluku Ronal Hutahaean mengatakan soal pasokan listrik di Maluku tidak ada yang defisit, semua pembangkitan sudah cukup, tetapi ada beberapa lokasi yang kami siapkan untuk cadangan, dan bisa menggantikan kalau ada pembangkit yang gangguan, namun secara umum untuk pembangkitan semua cukup baik’ “jelasnya
Khusus penanganan kelistrikan di wilayah 3 T tahun ini banyak desa yang kita sudah nyalakan.Untuk tahun ini ada 97 lokasi Maluku dan Maluku Utara dan Maluku ada 47 lokasi.
Untuk saat ini kita fokus pada wilayah 3 T target kita untuk elektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Penanganan dilakukan secara bertahap.
Kita harapkan pasokan listrik di Maluku bisa terlayani begitu juga dengan sarana pembangkitan, agar masyarakat membantu kita menjaga aset negara.”pungkasnya
Hadir pada Rapat Dengar Pendapat dengan PT PLN Maluku dan Maluku Utara Wakil Ketua komisi Turaya Samal, Sekretariat komisi Ruslan Hurasan anggota Halimun Saulatu, Lucky Wattimury dan Azis Hentihu (ST01)
