Ambon -Suaratimurnews.com Rombongan pimpinan DPRD provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke kantor Bawaslu provinsi Maluku dikawasan Karang Panjang Ambon Selasa (5/9/2023).
Dalam kunjungan kerja (kunker) ini, para wakil rakyat dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi Ketua komisi I Amir Rumra beserta pimpinan Fraksi,Plh Sekwan Farhatun Samal diterima Ketua Bawaslu provinsi Maluku Dr Subair beserta pimpinan Bawaslu, Sekretariat Bawaslu berserta jajaran.
DPRD Maluku memastikan agar pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Maluku berjalan dengan aman lancar dan sukses serta mampu melahirkan , Gubernur bupati/wali kota yang bermutu dan berkualitas.
Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dihadapan Ketua Bawaslu dan pimpinan Bawaslu mengatakan dalam kunjungan kerja kali ini dihadiri pimpinan DPRD Maluku dan pimpinan fraksi serta ketua komisi I. Bawaslu provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas tetap memantau mengawas pelaksanaan tahapan pemilu maupun Pemilukada berlangsung dengan baik.
Dalam kerangka hubungan kemitraan kerjasama di antara kita dan kita ingin mendengarkan beban didalam Bawaslu provinsi Maluku terkait persiapan dan kesiapan untuk pelaksanaan dua agenda yang paling besar di tahun yang akan datang
yakni pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah secara serentak pada bulan November 2024.
Menurut Dia sejalan dengan itu berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri no 900 tahun 2023 pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pedoman kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati/Wakil Bupati , walikota/Wakil Walikota secara serempak pada tahun 2024.
Dalam surat edaran itu menegaskan pada tahun 2023 pemerintah mesti mengalokasikan 40 persen dari seluruh total pembiayaan dana yang dianggarkan bagi pelaksanaan kegiatan kepemiluan ditahun 2024. Ditahun 2023 mestinya sudah dicairkan dan MPHD sudah harus dilakukan.’ujarnya.
DPRD Maluku mintakan hal ini harus di eksekusi pada penyelenggara pengawas dan pihak keamanan dan 60 persen sesuai dengan ketentuan akan dicairkan pada tahun 2024 terhitung lima bulan sebelum masa pencoblosan.’pintanya.
Oleh karena itu dalam rangka kita bersinergi dalam kaitan dengan tugas dan fungsi kita, karena kunjungan ini baru pertama kali dilakukan ke Bawaslu provinsi Maluku. dan seluruh perangkat dan elemen pendukung pelaksanaan pesta demokrasi ditahun 2024 harus disiapkan dengan baik dan dilaksanakan secara tuntas.
Ditambahkan bagi penyelenggara maupun pengawas, pihak keamanan maupun peserta pemilu. Kami berharap tujuan kami hadir disini , apa yang menjadi permasalahan bisa disampaikan, karena komisi I ada dan besok lusa harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi.
Sementara itu Ketua Bawaslu provinsi Maluku Dr Subair dihadapan pimpinan DPRD Maluku menjelaskan pada bulan Agustus ada empat laporan yang masuk ke Bawaslu baik ditingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu menggunakan dua pendekatan pencegahan dan penindakan.
Untuk pencegahan kita telah menyurati seluruh partai politik melakukan himbauan terkait PKPU no 15 tahun 2023 tentang kampanye luar jadwal. Sedangkan terkait dengan penindakan di provinsi kami menerima laporan dugaan pelanggan administrasi yang sidangnya telah kami selesaikan dan putusannya ajan dibacakan pada hari Selasa depan.
Kemudian untuk kota Ambon ada permohonan sengketa dari partai Demokrat dan terlapor KPU kota Ambon ini akibat dikeluarkan DCS. Selanjutnya di kota tual kami menerima dua permohonan sengketa dari partai PAN dan Demokrat termohon KPU Kota Tual.”ungkapnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi I Amir Rumra, Ketua Bapemperda Edison Sarimanela, Ketua fraksi Pembangunan dan persatuan Mu’min Refra, Ketua fraksi, Perindo Amanat Berkarya Jantje Wenno, Ketua fraksi Hanura Temy Oersepuny, mewakili ketua fraksi Demokrat Nasdem Yustna Renyaan, mewakili Ketua fraksi Gerindra Alimuddin Kolatlena dan mewakili Ketua fraksi Golkar Micael Tasane.(ST01)
