Fraksi PDIP Konsisten Perjuangkan Pemindahan Ibukota Maluku ke Masohi

oleh -176 Dilihat

Masohi, Suaratimurnews.com Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten memperjuangkan pemindahan ibukota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Penegasan itu disampaikan Watubun kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023) malam, usai Rapat Paripurna DPRD Maluku Dalam Rangka Memperingati HUT Provinsi Maluku ke- 78 di Ruang Paripurna DPRD Malteng Kota Masohi.

Ditegaskan Watubun, setelah ini, dirinya akan berbicara dengan pimpinan Fraksi PDI Perjuangan untuk membentuk Tim Kajian Pemindahan Ibukota ke Masohi. Tim ini bertugas melakukan kajian dan hasilnya akan dikomparasikan dengan kajian-kajian sebelumnya.

“Sesudah ini saya akan berbicara dengan pimpinan fraksi untuk membentuk tim kajian. Hasilnya akan dikomparasikan dengan kajian-kajian awal. Nanti kita bawa ke pemerintah pusat supaya mereka melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Provinsi Maluku,” tegas Watubun.

Diketahui, wacana pemindahan ibukota Maluku dari Kota Ambon ke Masohi Kabupaten Malteng bukan baru kali ini mengemuka, tapi sudah diwacanakan oleh Presiden Soekarno saat berkunjung ke kota tersebut pada tahun 1958.

Wacana itu kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Karel Albert Ralahalu, dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan perkantoran di penghujung masa jabatannya.

Pada era kepemimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, rencana pemindahan ibukota ke Masohi tidak masuk dalam rencana strategis visi misi mereka, hingga sempat muncul wacana, pembangunan perkantoran Maluku akan dipindahkan ke Telaga Kodok, Jazirah Leihitu.

Terakhir, di era pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, rencana pemindahan ibukota kembali mengemuka karena menjadi bagian dari kampanye politik kedua pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan. Namun, lagi-lagi di penghujung masa jabatan mereka, rencana pemindahan ibukota tak kunjung direalisasi.

Sementara itu, respon masyarakat Masohi terhadap rencana pemindahan ibukota ke Masohi, tepatnya di Makariki, beragam. Ada yang mendukung, ada yang tidak peduli, ada juga yang menganggapnya biasa-biasa saja.

“Katong (kita) pedagang ni, mana-mana saja. Kalau jadi syukur, zen (tidak) pun zen apa-apa, yang penting katong bisa bajual (berdagang). Itu urusan orang besar, pejabat-pejabat, jadi mana-mana saja, yang penting bae vor samua (baik untuk semua),” ujar Hj Maryam, pengusaha warung makan.(*)