Ambon -Suaratimurnewscom DPRD Maluku mendorong pembayaran honor Tim Siaga Bencana (Tagana) dan Palang Merah Indonesia dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi yang belum terealisasi untuk November dan Desember 2022.
“Sebagai wakil rakyat, kami menerima kehadiran Tagana yang menyampaikan persoalan mereka dan kami melakukan komunikasi dengan BPKAD termasuk dinas kesehatan provinsi,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut di kantor DPRD Maluku Selasa. Kemarin (18/4/2023)
Menurut dia, kedatangan Tagana ini berkaitan dengan rapat gabungan komisi I dan komisi IV DPRD provinsi bersama Sekda Maluku Sadli Ie beberapa waktu lalu.
“Dalam rapat gabungan komisi tersebut, Sekda telah menegaskan realisasi pembayaran honor Tagana dan PMI yang melayani proses pemakaman jasad COVID-19 minimal H-2 menjelang Idul Fitri 1444 H,” jelasnya
Sementara koordinator Tagana Maluku Jondry Capu mengakui pihaknya merasa dipimpong oleh Dinas Kesehatan provinsi maupun BPKAD ketika mengkonfirmasi realisasi pembayaran honor.
“Bendahara Dinkes Maluku mengakui telah menyampaikan surat permohonan pencairan anggaran kepada BPKD lalu kami disarankan pergi ke sana namun tidak dibayarkan,” akui Jondry.
Dia mengatakan, ada tiga tim yang melayani prosesi pemakaman jasad korban COVID-19 tahun 2022 yakni Tagana Kota Ambon, Tagana provinsi, serta PMI Provinsi Maluku.
“Satu tim terdiri dari 12 orang dan biasanya satu orang menerima pembayaran honor Rp3,5 juta ditambah uang transport,” ucap Jondry.(*)
