Jakarta — Suaratmurnews.com Dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku yang ada di Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat ,DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta Kamis (14/7/2022.)
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Maluku di pimpin oleh Johan Lewerissa Ketua Komisi II didampingi Wakil Ketua Temmy Oersepuny, Sekretaris komisi Ruslan Hurasan beserta anggota M Iqbal Payapo, dan Yunus Serang.dan Halimun Saulatu, Rombongan diterma Koordinator Pengembangan Wilayah Kementrian Pertanian RI , Saefudin di Ruang Rapat lantai IV Kementrian Pertanian RI.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa menyebutkan dari hasil pengawasan Komisi II i dibeberapa daerah di Kabupaten/kota di Maluku, kami menerima banyak masukan tentang permasalahan tentang program sektor pertanian yang belum menyentuh masyarakat .
Menurut Politisi partai Gerindra Maluku ini dalam kaitan dengan itu,. maka komisi II menganggap perlu dan penting untuk melakukan penyampaian aspirasi langsung kepada kementerian pertanian di Jakarta terhadap permasalahan yang terjadi di Maluku.
Kegiatan penyampaian aspirasi di maksud untuk merupakan informasi jelas tentang arah pengembangan food eastase provinsi Maluku, pembangunan kantor pertanian balai penyuluh pertanian dan pendukungnya di Savana Jaya kecamatan Waeapo Kabupaten Buru , penyediaan alat dan mesin – mesin pertanian bagi para petani yang tersebar di beberapa kabupaten.
Sementara itu Sekretaris Komisi II Ruslan Hurasan mengatakan terkait dengan pemberian bantuan stimulus bagi para petani kita, tentunya dalam upaya itu kami berharap ada sinergitas program dari Kementerian pertanian dengan pemerintah provinsi Maluku.
Oleh karena itu program kegiatan untuk tahun 2023 nanti sebagai referensi saat pembahasan anggaran di tahun tersebut untuk sinkron dengan pemerintah daerah dalam upaya dalam rangka ketahanan pangan.
“Tadi sempat di singgung oleh Ketua komisi II petani kita kalau panen sekitar 5000 ton tidak bisa dibeli oleh Bulog, “saya kira ini menjadi perhatian kita bersama. Pada saat pengawasan para petani kita bersedih pemerintah pusat , pemerintah daerah disalahkan karena tidak mampu menindaklanjuti hasil mereka.”ujarnya.
Menanggapi hal itu koordinator Pengembangan Wilayah Kementerian pertanian Saefudin menjelaskan pihaknya akan tindaklanjuti usulan aspirasi yang di sampaikan oleh Komisi II melalui nota dinas kepada Menteri Pertanian Yasin Limpo sesuai dengan arahan Kepala Biro perencanaan Kementerian pertanian .
“Sesuai permintaan yang di kemukakan oleh Ketua Komisi bersama anggota lainnya, tentu memiliki kesamaan dengan daerah lain
Lewerissa menambahkan dari hasil pertemuan ini diharapkan menjadi perhatian serius Kementerian pertanian untuk direspon secepatnya.
Bahkan setelah kembali ke daerah ,kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk bersinergi dengan Kementerian pertanian merespon keinginan kami di daerah.’ungkapnya(ST0)
