Ambon-Suaratimurnewscom Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno ingatkan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimnar (KKT) untuk mengevaluasi perijinan tentang Kapal Andon (Penangkap telur ikan terbang) di KKT.
Komisi I DPRD Provinsi Maluku mengundang Pj Bupati KKT untuk menyampaikan masukan berbagai hal, terutama yang disuarakan masyarakat KKT kepada Komisi I ,” Ujar Wakil ketua komisi I Janctje Wenno kepada wartawan di gedung tersebut Jumat (27/5/2022).
“Kami sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan (Daniel Indey Pj Bupati KKT), salah satunya adalah beroperasinya kapal Andon,” ujar Wenno.
Pasalnya, menurut Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Maluku itu, sudah ratusan kapal yang mengeksploitasi wilayah laut KKT dan hampir mencapai 300 buah.
Olehnya itu, DPRD Maluku meminta Pj Bupati KKT untuk mengevaluasi lagi perijinan yang berkaitan dengan Andon tersebut.
“Jangan sampai keberadaan Andon itu justru akan membuat kerusakan lingkungan dan mengancam sumber daya hayati laut kita, oleh sebab itu kita meminta agar mengevaluasi ijin tersebut,” ucapnya.
Termasuk sekaligus melakukan pengawasan kepada bukan saja Andon, tetapi juga kapal ikan yang beroperasi disana tanpa ijin, juga berbagai macam hal termasuk misalnya hutang pihak ketiga.
Selain itu juga ,kata Wenno, sampai dengan hari ini hutang pihak ketiga kurang lebih sekitar Rp300 miliar disana.
“Dan bagaimana bisa menelusuri hutang-hutang tersebut kalau ternyata hutang-hutang itu mejadi kewajiban dari Pemerintah KKT yang harus diselesaikan, karena memang sudah memenuhi prosedur dan sebagainya, apakah bisa dicicil atau apalah,” papar Wenno.
Mantan anggota DPRD Kota Ambon dua periode itu mengatakan, pelaksanaan proyek yang terindikasi korupsi karena yang disuarakan terindikasi korupsi, termasuk juga ada pengusaha yang bukan anak daerah melainkan dari luar Maluku sehingga hal ini harus mendapat hak prioritas dari Pemda KKT.
Dia berharap bahwa uang dari Maluku jangan sampai keluar dari daerah namun paling tidak terjadi perputaran uang di Maluku terkhusus di KKT.
“Bagaimana kalau pengusaha dari luar khususnya Papua, mereka banyak mendapat proyek pemerintah di KKT ? kesalnya.
“Jadi kami telah menyampaikan kepada Penjabat Bupati KKT sebagi bekal untuk memulai tugas dan tanggung jawabnya,” tuturnya.(*)
