Pekanbaru – Suaratimurnews.com Ditengah gonjang-ganjing siapa yang akan menjabat Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar, banyak bermunculan spekulasi yang berupaya menggiring opini untuk mempengaruhi kebijakan Pusat dalam hal ini Kemendagri.
Merespon hal tersebut, Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) Indonesia melalui Ketua Umum Robert Hendriko berharap Kemendagri untuk benar benar memilih dan atau menentukan Pj Walikota Pekanbaru dan Kampar sesuai dengan harapan (ekspektasi) warga Pekanbaru yang selama ini menginginkan pemimpin yang benar benar berpihak kepada masyarakat. Begitu juga dengan Pj Bupati Kampar.
Menurut Robert terlalu banyak problem yang terjadi di Pekanbaru dalam kurun waktu 10 tahun ini. Misalnya masalah banjir, sampah, sosial serta masalah masalah lain seperti dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemimpin Pekanbaru. Serta masalah pengungsi Rohingya yang sudah bertahun tahun stay di Pekanbaru dan berkali kali melakukan demo meminta di pulangkan ke Negara ketiga. Namun hingga saat ini keinginan mereka belum terakomodir.
“Banyak sekali sengkarut dan masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh Walikota Pekanbaru. Tentu ini menjadi PR besar bagi Pj Walikota nanti,” kata Robert kepada media, Rabu (11/5/2022) malam.
Dengan situasi Pekanbaru yang karut marut ini, kata Robert dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan problem solver serta pekerja keras dan mampu berdiri diatas semua golongan. Selain itu juga memiliki wawasan nasional yang mampu membangun dan merajut serta merawat keberagaman.
“Kita ingin membangun Riau lebih baik lagi dengan memulai Pekanbaru sebagai barometer semua dimensi, mulai dari dimensi sosial, politik,agama dan budaya. Untuk itu kami berharap Kemendagri dapat membaca keinginan warga Pekanbaru dengan menghadirkan Pemimpin (red-Pj Walikota Pekanbaru) yang benar benar dan serius untuk membangun Pekanbaru kearah yang lebih baik lagi,” pungkas Robert Hendriko.
Masih Simpang Siur dan Spekulatif
Dilansir dari VoxIndonesia.com, sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan menjadi Pejabat Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar setelah berakhir jabatan Firdaus MT dan Catur Sugeng Susanto, 22 Mei 2022 mendatang. Kabar yang beredar Muflihun sebagai Pejabat Walikota Pekanbaru dan Imron Rosyadi sebagai Pejabat Bupati Kampar.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Muhammad Firdaus ketika dikonfirmasi VOXindonews, Rabu (11/5/2022), mengakui belum mengetahui nama yang disetujui Mendagri. ”Belum. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan atau SK-nya sampai ke kita,” ujarnya.
Menurut Firdaus, jika SK-nya sudah diteken Mendagri, nanti diserahkan ke Gubernur Riau Syamsuar. Setelah itu baru diserahkan ke Biro Pemerintahan. ”Kita menunggu dari Pak Gubernur,” katanya.
Hari ini beredar kabar nama Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pejabat Walikota Pekanbaru dan Imron Rosyadi, Kadisnakertrans Riau sebagai Pejabat Bupati Kampar. Kabar burung ini cepat beredar di media sosial, meskipun belum ada konfirmasi.
Kalau benar kabar tersebut, ini suatu kejutan. Sebab, nama Muflihun tidak masuk tiga nama yang dikirim Gubernur Riau Syamsuar ke Mendagri. Syamsuar mengusulkan Masrul Kasmy, Asisten I Setda Riau, Bobby Rachmat, Kadispora Riau dan M. Edy Afrizal, Kepala BPPD Riau, sebagai calon Pejabat Walikota Pekanbaru.
Sedangkan Imron Rosyadi memang masuk salah satu dari tiga nama yang diusulkan Gubernur Riau untuk Pejabat Bupati Kampar. Selain Edy, adalah Zulkifli Syukur, Karo Kesra dan Roni Rachmat, Kadis Pariwisata Riau. Ketiganya adalah pejabat tinggi pratama atau eselon II sebagaimana ketentuan Kemendagri.
Menurut Firdaus, Mendagri bisa saja menetapkan nama lain diluar nama tersebut. ”Itu memang wewenang Mendagri,” ujarnya. Namun dia yakin Mendagri akan memperhatikan usulan Gubernur Riau.
Selain Muflihun, nama lain yang disebut-sebut sibuk bermanuver di Jakarta adalah SF. Haryanto, Sekda Provinsi Riau, Muhammad Jamil, Sekda Kota Pekanbaru. Mereka melakukan lobi dan pendekatan ke Kemendagri.
SF Haryanto awalnya agak menguat karena punya jalur dekat ke Kemendagri. Namun karena persyaratannya Eselon II, Haryanto tak terlalu menggebu-gebu. Sedangkan untuk pejabat Bupati Kampar tidak terlalu ketat persaingannya. (***)