Ambon,Suaratimurnews.com Isentif Tim Pemakaman Jenazah Covid-19 yang hingga kini belum dibayarkan ,menyikapi hal itu DPRD Maluku bakal memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Hal tersebut merupakan keluhan puluhan relawan sosial yang tergabung dalam tim pemakaman jenazah Covid-19, sehingga mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Kamis (14/10/2021)
Menurutnya, insentif para relawan yang belum dibayar selama empat bulan terhitung Juli hingga Oktober 2021, untuk itu, DPRD akan memanggil Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku dr Zulkarnain.
“Kalau sudah empat bulan belum dibayar insentifnya, ini kan ada yang ketidakberes dalam managemen, kita memang belum tahu apa alasan mereka kenapa belum dibayar, kita akan panggil Kadisnya untuk bisa memberikan penjelasan secara terbukan, kenapa alasan sampai belum dibayar.”tegasnya.
Ia menambahkan, kalau yang belum dibayar sebanyak 30 orang yang terdiri dari anggota Palang Merah Indonesia (PMI) 10 orang dan Tagana 20 orang, dan ini jumlah yang tidak sedikit apa lagi tugasnya itu sangat berat dan beresiko sebagai tenaga pemakaman jenazah Covid-19.
,”Tapi kenapa pemerintah lewat satkernya juga belum membayar hak-hak mereka, apa lagi SK tugasnya dikeluarkan Dinkes itu sendiri, kami belum tahu ini persoalannya ada dimana, sehingga kenapa dinas juga belum bayar insentif mereka selama empat bulan.ujarnya.
Untuk itu dirinya berjanji akan mengagendakan pertemuan dengan kadis kesehatan, sehingga bisa mengetahui kebenaran informasi kalau ada puluhan tim relawan Covid yang belum menerima haknya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Maluku ini, Insentif adalah hak yang harus dibayar pemerintah, karena tanpa mereka tidak mungkin tim medis kesehatan, bisa melakukan tugas mulia seperti yang dilakukan tim dalam melakukan pemakaman jenazah Covid 19, karena apa yang dikerjakan penuh dengan resiko bahkan bisa dikatakan bisa membahayakan diri sendiri jika tertular virus mematikan itu.
Sebagai wakil rakyat, Sairdekut meminta kepada puluhan relawan yang telah mengabdikan dirinya namun belum menerima haknya agar bisa bersabar, sambil menunggu hasil koordinasi DPRD dan Dinkes untuk tetap mendorong pemerintah segera membayar apa yang menjadi hak-hak relawan. Ungkapnya.(*)
