Ambon–Su Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan jumlah Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat guru yang diduga bermasalah atau bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon terus bertambah. Dari temuan awal, jumlahnya kini meningkat menjadi sekitar 45 SK.
Bodewin mengatakan, perkembangan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Inspektorat bersama pihak terkait. Pemerintah Kota Ambon juga telah mengantongi sejumlah informasi mengenai dugaan keterlibatan beberapa pihak dalam penerbitan dan penyerahan SK tersebut.
Hal itu disampaikan Bodewin dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon masih terus membuka ruang bagi para guru maupun pihak lain yang memiliki informasi dan bukti tambahan untuk disampaikan kepada tim pemeriksa.
“Kalau teman-teman memiliki data terkait persoalan ini, silakan disampaikan. Kami terbuka terhadap semua informasi agar persoalan ini bisa menjadi terang-benderang,” tegas Bodewin.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran sementara, terdapat seseorang yang diduga menawarkan bantuan pengurusan SK kepada sejumlah guru. Awalnya, orang tersebut disebut-sebut membantu pengurusan administrasi pendidikan, termasuk terkait jabatan kepala sekolah di SD Negeri 47 Ambon.
Namun, Bodewin menegaskan bahwa orang tersebut bukan pegawai resmi Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dinas Pendidikan juga tidak pernah mengeluarkan surat tugas maupun surat resmi yang memberikan kewenangan kepadanya untuk bertindak sebagai konsultan atau mengurus kenaikan pangkat guru.
“Saya sudah konfirmasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Tidak pernah ada surat resmi dari dinas yang menugaskan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan itu,” ungkapnya.
Bodewin mencontohkan, apabila seseorang memang ditugaskan sebagai konsultan pendidikan, seharusnya terdapat surat penugasan resmi yang ditandatangani pejabat berwenang. Tanpa dasar administrasi tersebut, aktivitas pengurusan SK yang dilakukan di luar mekanisme pemerintahan patut dipertanyakan.
Wali Kota meminta aparat penegak hukum (APH) mendalami lebih jauh pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri aliran dana dari para guru kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan SK.
Menurutnya, keterangan para guru yang merasa menjadi korban perlu dicocokkan dengan bukti transaksi, dokumen, serta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dengan demikian, proses penanganan perkara tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga dapat mengungkap siapa yang berperan dalam keseluruhan praktik tersebut.
Bodewin menyebut, hasil pemeriksaan sementara telah memberikan gambaran mengenai dugaan peran sejumlah pihak. Namun, penetapan status hukum dan siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat, termasuk pegawai yang memiliki akses terhadap proses administrasi kepegawaian.(ST01)
