Malra, Suaratimurnews.com Pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif oleh Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun, menuai keberatan hukum. Keputusan tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa/Ohoi.
Pihak Derek Niklas Baljanan melalui kuasa hukumnya, Petrus Hans Baljanan, SH, menilai proses pengangkatan tersebut menyisakan persoalan hukum dan adat yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Persoalan ini bahkan berpotensi berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila keberatan administratif yang telah diajukan tidak mendapat tanggapan dari bupati.
Menurut Petrus, persoalan kepemimpinan di Ohoi AD Ngurwul sebenarnya telah berlangsung sejak periode pertama pemerintahan Bupati Muhammad Thaher Hanubun. Selama lima tahun, jabatan kepala ohoi definitif mengalami kekosongan dan pemerintahan dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Ohoi.
Padahal, menurut pihaknya, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur batas waktu pengisian jabatan penjabat agar tidak berlangsung tanpa kepastian.
Petrus juga menyoroti mekanisme pengangkatan kepala ohoi yang harus memperhatikan ketentuan hukum positif sekaligus ketentuan adat sebagaimana diatur dalam Perda yang berlaku di Maluku Tenggara.
Dua Pengukuhan, Satu Jabatan Kepala Ohoi
Konflik semakin mencuat ketika pemerintah daerah memproses pelantikan kepala ohoi definitif.
Pihak Derek Niklas Baljanan mengklaim bahwa kliennya sebelumnya telah mengajukan berkas pencalonan dan memperoleh persetujuan, bahkan telah menjalani pengukuhan awal oleh Raja Maur.
Namun, ketika proses tersebut tinggal menunggu pelantikan oleh bupati, muncul pengukuhan kedua atas nama Lutfi Baljanan oleh Raja Maur.
“Permasalahan ini berawal saat klien kami, Derek Niklas Baljanan, yang juga mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif dan berasal dari keturunan lurus, telah mengajukan berkas pencalonan. Berkas tersebut telah disetujui, bahkan sudah dilakukan pengukuhan pertama kali oleh Raja Maur,” ungkap Petrus H.J. Baljanan, SH kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurut Petrus, pengukuhan Lutfi disebut didasarkan pada alasan adanya pelanggaran adat yang dilakukan Derek, berkaitan dengan penarikan kembali lela, yakni meriam kecil kuno yang sebelumnya diserahkan kepada raja dalam proses penyelesaian adat.
Pihaknya menyebut pengukuhan Lutfi juga disertai komitmen bahwa jabatan kepala ohoi tersebut hanya untuk satu periode, sebelum nantinya dikembalikan kepada Derek.
Namun, komitmen tersebut dipertanyakan karena jabatan kepala ohoi merupakan jabatan pemerintahan yang pengangkatan dan pemberhentiannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Keberatan Diabaikan, Bupati Tetap Lantik Lutfi
Merespons munculnya pengukuhan ganda, pihak Derek Niklas Baljanan mengaku telah menyampaikan sanggahan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan memberitahukan persoalan tersebut kepada Raja Maur.
Akan tetapi, menurut Petrus, hingga pelantikan Lutfi Baljanan dilaksanakan, pihaknya belum menerima tanggapan atau jawaban resmi dari pemerintah daerah atas keberatan yang telah disampaikan.
Bupati justru tetap melantik Lutfi sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar pihak Derek mempertanyakan proses pengambilan keputusan dan pertimbangan hukum yang digunakan pemerintah daerah.
“Pertanyaan kami, pengukuhan raja atas dasar pelanggaran adat dengan Perda Nomor 03 Tahun 2009, mana aturan yang lebih tinggi? Apakah hukum adat bisa menabrak aturan hukum positif di atasnya? Ini yang sangat janggal,” cetus Petrus.
Ia menegaskan, persoalan pelanggaran adat semestinya diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan ohoi.
Menurutnya, bupati seharusnya terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak atau meminta Raja Maur mempertemukan para pihak untuk mengklarifikasi persoalan pengukuhan ganda sebelum mengambil keputusan pelantikan.
Atas keputusan tersebut, pihak Derek Niklas Baljanan telah menempuh upaya keberatan administratif. Langkah ini ditempuh untuk meminta pemerintah daerah meninjau kembali keputusan pelantikan Kepala Ohoi AD Ngurwul.
Petrus menegaskan, apabila keberatan tersebut tidak mendapat respons dan tidak ada penyelesaian yang dapat diterima, pihaknya akan melanjutkan persoalan ini melalui jalur hukum formal.
Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disiapkan dengan tujuan menguji keabsahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif.
Dengan demikian, polemik kepemimpinan Ohoi AD Ngurwul kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan garis keturunan mata rumah parentah dan legitimasi adat, tetapi juga menyangkut kepastian hukum serta kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kepala pemerintahan ohoi.
Publik kini menantikan penjelasan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengenai dasar hukum pelantikan tersebut, sekaligus penyelesaian atas keberatan yang disampaikan pihak Derek Niklas Baljanan.(*)
