Ambon, -Suaratimurnews.com Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, Steven Dominggus, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib mengikuti mekanisme serta prosedur kepegawaian yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Steven dalam konferensi pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), menyusul mencuatnya dugaan ketidakberesan dokumen pengangkatan maupun pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah.
Steven menjelaskan, proses pengusulan jabatan fungsional harus melalui instansi masing-masing atau organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian dikoordinasikan dengan BKPSDM untuk diteruskan kepada instansi pembina jabatan fungsional sesuai ketentuan.
Menurutnya, setiap proses pengangkatan maupun kenaikan jabatan fungsional harus melalui tahapan pemetaan jabatan, verifikasi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum kepegawaian, hingga memperoleh pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Seluruh proses harus melalui pintu OPD masing-masing. Karena itu, sekretaris dan pengelola kepegawaian di setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur,” jelasnya.
Ia menegaskan, mekanisme tersebut berlaku sebagaimana pengurusan jabatan struktural. Keduanya sama-sama harus memenuhi ketentuan dan memperoleh pertimbangan teknis BKN sebelum keputusan kepegawaian diterbitkan.
Steven juga meminta masyarakat maupun pegawai yang mengetahui adanya pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang dilantik tanpa memenuhi prosedur hukum agar segera melaporkannya kepada BKPSDM untuk dilakukan pengecekan.
“Kami mohon, apabila ada nama pejabat fungsional Pemerintah Kota Ambon yang dilantik tetapi tidak memenuhi prosedur hukum, silakan disampaikan kepada kami untuk diperiksa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Steven memaparkan bahwa pengusulan kenaikan pangkat pegawai dilakukan melalui mekanisme berkala sebanyak 12 kali dalam setahun atau setiap bulan.
Pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan masa kerja, pangkat, serta penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat baik. Selanjutnya, usulan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui BKPSDM untuk diverifikasi dan diteruskan kepada BKN Regional Makassar maupun BKN Pusat.
Dari hasil verifikasi tersebut, BKN menerbitkan pertimbangan teknis. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses dapat dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat.
Sebaliknya, apabila masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, pegawai yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas agar dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya.
Steven memastikan, proses pengusulan tersebut merupakan siklus administrasi kepegawaian yang terus berjalan. Pegawai yang mengalami kendala administrasi tetap mendapatkan pendampingan dari BKPSDM hingga persyaratannya terpenuhi.
Namun, bagi pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, proses pengusulan dapat ditangguhkan sampai masa hukuman disiplin tersebut diselesaikan sesuai ketentuan.
Karena itu, ia mengimbau seluruh pengelola kepegawaian di setiap OPD agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen dan memastikan setiap pengusulan jabatan maupun kenaikan pangkat dilakukan melalui jalur resmi.
Steven menegaskan, BKPSDM Kota Ambon terbuka memberikan pelayanan dan pendampingan, baik melalui OPD masing-masing maupun secara langsung kepada pegawai, sepanjang proses yang ditempuh sesuai aturan dan persyaratan administrasi yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen dalam proses pengangkatan dan pelantikan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.(ST01)
