Ambon,-Suaratimurnews.com Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong para raja dan kepala pemerintahan negeri adat memperkuat peran dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan konflik batas wilayah adat, serta mendukung agenda strategis pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Lewerissa saat membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan Mubes IV Latupati Maluku bukan sekadar forum pergantian atau evaluasi kepengurusan, melainkan momentum memperkuat tanggung jawab pemimpin adat terhadap masyarakat dan negeri yang dipimpinnya.
Ia mengingatkan, perbedaan pandangan dalam musyawarah merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi perpecahan yang merusak hubungan antarpemimpin maupun antarnegeri.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegas Lewerissa.
Sebagai Upulatu Maluku, ia juga meminta para pemimpin adat tetap dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan negeri.
Menurutnya, kehormatan seorang raja tidak semata-mata ditentukan oleh gelar dan kedudukan adat, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Gubernur adalah penyelesaian persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Maluku.
Lewerissa meminta Latupati mengambil peran aktif dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Penyelesaian sengketa, katanya, harus dilakukan secara bijaksana dan terbuka dengan mengedepankan dialog konstruktif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.
Peran pemimpin adat dinilai penting untuk menjaga hubungan sosial masyarakat, terutama ketika persoalan wilayah bersinggungan dengan sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat adat.
Selain persoalan adat, Lewerissa menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, ia mengajak Latupati mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, keterlibatan pemimpin adat dibutuhkan agar upaya mitigasi bencana dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat negeri.
Di bidang ekonomi, Lewerissa mengajak para pemimpin adat mendukung sejumlah agenda strategis yang dinilai berkaitan dengan masa depan pembangunan Maluku.
Agenda tersebut meliputi perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lewerissa berharap dukungan pemimpin adat dapat membantu memastikan berbagai agenda pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat setempat.
Ia menekankan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta kepentingan negeri-negeri di Maluku.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengembangan.
Mubes IV Latupati Maluku turut dihadiri Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, serta Ketua dan pengurus Latupati Maluku.
Hadir pula pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, serta para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah besar.(*)
