Ambon,-Suaratimurnews.com Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,07% secara bulanan (mtm) pada September 2026. Angka tersebut berbalik dibandingkan Agustus 2026 yang mencatat inflasi sebesar 0,81% (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan secara spasial deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual.
“Maluku Tengah mengalami deflasi sebesar 1,19% (mtm), sementara Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm),” ujar Surya dalam penjelasan rilis yang diterima media ini, Jumat (2/10/2026).
Sementara itu, Kota Ambon justru mencatat inflasi sebesar 0,68% (mtm) pada September 2026.Jika dilihat secara tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 3,91% (yoy). Angka tersebut masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% (yoy).
Inflasi tahunan Maluku juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,68% (yoy).Harga Ikan Turun, Tekanan Hortikultura Masih Tinggi.Dari kelompok pengeluaran, Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga pada September 2026.
Kelompok tersebut mencatat deflasi sebesar 0,01% (mtm). Penurunan terutama didorong oleh sejumlah komoditas perikanan, seperti ikan tongkol, ikan cakalang, ikan selar, dan ikan layang.
Masing-masing komoditas tersebut memberikan andil deflasi sebesar -0,20%, -0,18%, -0,11%, dan -0,10% (mtm).
Penurunan harga ikan tersebut terjadi seiring mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur.
Kondisi tersebut disertai dengan penurunan tinggi gelombang yang mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan pasokan ikan di pasar.Namun, tekanan deflasi tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan sayuran.
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,15% (mtm). Selanjutnya, labu siam memberikan andil 0,07%, sedangkan terong, tomat, dan sawi hijau masing-masing memberikan andil sebesar 0,06%.
Kenaikan harga komoditas tersebut terjadi di tengah berlangsungnya periode El Niño yang berpotensi menekan produktivitas serta pasokan komoditas hortikultura dan sayuran dari produksi lokal.
Di tengah dinamika tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di Maluku.
Pengendalian dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dengan mengacu pada empat pilar pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan tekanan kenaikan harga pangan.
Sementara dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi sekaligus memastikan kecukupan pasokan pangan di daerah.
Pada aspek distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan, serta mendorong kelancaran pasokan komoditas strategis dari daerah sentra produksi menuju wilayah Maluku.
Adapun dari sisi komunikasi, TPID melakukan pemantauan harga dan pasokan secara berkala, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta menyampaikan perkembangan harga kepada masyarakat.
Langkah komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap terkendali di tengah dinamika pasokan dan harga pangan.
Dengan kombinasi penguatan pasokan, stabilisasi harga, distribusi, serta koordinasi lintas sektor, TPID Maluku terus menjaga agar tekanan inflasi tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.(*)
