Ambon, -Suaratimurnews.com Dinas PUPR Kota Ambon mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menuntaskan program normalisasi sungai di dalam kota. Sejumlah kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 bahkan sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, Melianus Latuihamallo, mengatakan meski koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai telah dilakukan, dukungan anggaran yang tersedia belum memadai.
“Untuk satu sungai, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp200 juta. Hal itu disampaikan Melianus Latuihamallo dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna Jumat (30/1/2026)
Nilai tersebut belum cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, sehingga penanganannya harus dilakukan secara bertahap dan belum sesuai dengan kebutuhan ideal,” ujarnya.
Selain persoalan sungai, Melianus juga menyinggung kondisi layanan air bersih di Kota Ambon. Hingga saat ini, sejumlah wilayah, termasuk desa-desa di sekitarnya, disebut belum sepenuhnya pulih.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Kota Ambon menyalurkan air bersih secara gratis kepada masyarakat dengan menggunakan mobil tangki yang dipinjam dari Balai Perumahan.
“Kami menyalurkan air bersih gratis ke lokasi-lokasi yang membutuhkan karena kondisi air di beberapa desa hingga saat ini belum normal,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kota Ambon akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait, terutama dalam penanganan jalan, perumahan, dan kawasan permukiman. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kolaborasi lintas pemerintah dinilai menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
“Untuk setiap program atau kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, kami selalu berkoordinasi. Keterbatasan anggaran membuat kolaborasi menjadi sangat penting,” pungkasnya. (ST01)
