Ambon–Suaratimurnews.com Pemerintah Desa Neniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Kamis (15/8/2026).
Musdes merupakan forum pertemuan penting di tingkat desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh unsur masyarakat untuk berdiskusi, merumuskan, dan mengambil keputusan bersama terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa secara partisipatif, terbuka, dan demokratis.
Kegiatan Musdes APBDes 2026 ini dilaksanakan sebagai forum perencanaan dan penetapan arah kebijakan keuangan Desa Neniari untuk tahun anggaran 2026. Dalam musyawarah tersebut, dibahas berbagai rencana program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa tahun 2026.
Musyawarah Desa Neniari ini dihadiri oleh Kepala Desa Neniari Piter Rumahsoal bersama seluruh staf desa, Ketua BPD Neniari beserta seluruh anggota BPD, serta pendamping desa yang turut memberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung.
Dalam sambutannya, Ketua BPD Desa Neniari menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi seluruh elemen desa dalam menyusun dan membahas setiap program kerja ke depan. Ia berharap seluruh rencana yang dibahas dapat benar-benar mendorong kemajuan dan perkembangan Desa Neniari.
“Melalui musyawarah desa ini, kita semua diharapkan dapat bahu-membahu melihat dan membahas setiap program kerja ke depan demi kemajuan Desa Neniari yang lebih maju dan berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Neniari Piter Rumahsoal dalam sambutannya menjelaskan bahwa Musdes APBDes 2026 menjadi momentum penting untuk menetapkan program kerja dan menyusun perencanaan anggaran desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia mengajak seluruh peserta musyawarah untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam pembangunan desa, dengan mengedepankan program-program yang dapat dijangkau sesuai kemampuan keuangan desa.
“Kita menyadari adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada keuangan desa. Karena itu, kita harus mampu mengatur anggaran dan menyusun program kerja secara baik agar pembangunan Desa Neniari tetap berjalan dan mampu bersaing dengan desa-desa lain di Kabupaten Seram Bagian Barat maupun secara nasional,” kata Piter.
Rangkaian kegiatan Musyawarah Desa Neniari berlangsung sejak pembukaan hingga pembagian kelompok kerja. Setiap kelompok melakukan diskusi sesuai bidang masing-masing, dilanjutkan dengan pembahasan dan penyampaian laporan hasil kerja.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan Desa Neniari yang lebih maju di tahun-tahun mendatang.(OP)
