Ambon–Suaratimurnews.com Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, meminta Perum Bulog lebih aktif menyerap gabah petani lokal seiring masuknya masa panen di sejumlah wilayah Maluku pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai kehadiran Bulog penting untuk melindungi petani dari fluktuasi harga dan memastikan ketahanan pangan daerah.
Permintaan itu disampaikan Irawadi usai rapat koordinasi dengan Bulog Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis, (15/1/2026.)
Menurut Irawadi, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah wajib melakukan pembelian gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram. Bulog harus hadir di tengah masyarakat untuk menyerap gabah petani agar mereka tidak dirugikan,” kata dia.
Ia menjelaskan, penyerapan gabah oleh Bulog memiliki sejumlah persyaratan teknis, antara lain kadar air maksimal 14 persen, masa tanam 95 hingga 110 hari, serta tidak termasuk jenis padi fuso. Persyaratan tersebut, kata Irawadi, harus menjadi perhatian petani agar kualitas gabah tetap terjaga.
“Jika kualitas tidak sesuai, dampaknya bukan hanya kepada petani, tetapi juga kepada masyarakat Maluku yang mengonsumsi beras Bulog,” ujarnya.
Irawadi menyebut penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat Maluku saat ini menjadi fokus Komisi II DPRD Maluku, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan petani.
Dalam Inpres tersebut, pemerintah menaikkan target pengadaan beras nasional pada 2026 menjadi 4 juta ton, dari sebelumnya 3 juta ton pada 2025.Kenaikan target ini menuntut kerja ekstra Bulog untuk menyerap gabah langsung dari petani di daerah, termasuk Maluku.
“Target itu tidak akan tercapai tanpa penyerapan gabah yang maksimal di tingkat petani,” kata dia.
Ia juga menyinggung sejumlah tantangan dalam distribusi pangan di Maluku yang berciri kepulauan. Persoalan pangan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Bulog, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas pertanian hingga dinas perhubungan.
Distribusi pangan, kata Irawadi, kerap terkendala kondisi cuaca, terutama pada musim timur antara Oktober hingga Februari, yang ditandai dengan ombak tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi beras ke pulau-pulau.
“Karena itu, ke depan kami akan mendorong semua pemangku kepentingan agar distribusi pangan di Maluku dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.(*)
