Ambon –Suaratimurnews.com DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi segera memfasilitasi pertemuan dengan Koperasi Kombat 13 dan pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan ketidakstabilan tarif transportasi di Maluku, khususnya taksi online dan angkutan kota (angkot).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Noaf Rumauw, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh Koperasi Kombat 13 kepada DPRD.
“Persoalan tarif yang dihadapi teman-teman dari Koperasi Kombat 13 kami rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengundang mereka bersama pihak terkait lainnya agar bisa berkoordinasi dan mencari solusi,” ujar Rumauw kepada wartawan usai rapat gabungan komisi III dan IV di ruang Paripurna, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, keluhan terkait ketidakstabilan tarif transportasi sewa merupakan persoalan teknis yang perlu ditangani langsung oleh pemerintah daerah.
“Surat dari teman-teman Kombat sudah kami terima, dan pimpinan DPRD merespons cepat dengan menggelar rapat komisi. Kami sepakat merekomendasikan hal ini kepada pemerintah provinsi agar berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menyelesaikannya,” jelasnya.
Rumauw berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa menghasilkan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
“Harapannya, tarif bisa lebih stabil sehingga tidak merugikan pengemudi taksi online, angkot, maupun masyarakat pengguna jasa transportasi,” ungkapnya.(ST01)
