Amboi ,-Suaratimurnews.com Pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol, menegaskan bahwa distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat timpang.
“Kita menghadapi persoalan serius. Banyak sekolah di daerah 3T tidak memiliki kepala sekolah, apalagi guru yang bersedia mengabdi di sana,” kata Saoda saat diwawancarai, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun formula baru guna mendorong pemerataan penempatan kepala sekolah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, langkah ini tidak cukup bila tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang konkret.
“Jangan hanya berhenti di regulasi. Harus ada insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Itu akan menjadi pemicu semangat dan loyalitas,” tegasnya.
Saoda juga menyoroti fenomena maraknya pendirian sekolah baru tanpa kajian dan perencanaan yang matang. Ia menyebut, kondisi ini justru memperparah kesenjangan distribusi guru.
“Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur, satu desa bisa punya satu SMA. Bayangkan jika ada 10 desa, maka akan ada 10 SMA yang semuanya butuh guru. Ini bukan solusi, malah menambah beban distribusi tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah dengan jumlah siswa minim digabungkan demi efisiensi dan peningkatan kualitas pendidikan. Gagasan ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan konsep Sekolah Rakyat yang terintegrasi.
“Dengan konsep ini, kita bisa menghindari pembukaan sekolah baru yang tidak terukur dan justru memperkuat kualitas pendidikan secara merata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saoda mengkritik kualitas lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah. Ia menilai banyak lulusan SMK, terutama jurusan pertanian, belum siap terjun ke dunia kerja dan tidak memberikan dampak nyata bagi sektor produktif desa.
“Harus ada evaluasi kurikulum dan peningkatan pembinaan keahlian. Jangan sampai lulusan SMK hanya sekadar memiliki ijazah tanpa kompetensi,” ujarnya.
Saoda mendukung rencana rotasi guru dari sekolah di kota ke desa sebagai langkah pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari pembicaraan serius di internal Komisi IV DPRD Maluku.
“Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Ini soal keadilan dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(ST01)
