Namrole,-Suaratimurnews.com Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan infrastruktur yang diusung oleh Pemerintahan LHM-GES (Lahamidi –Gerson Elieser Selsily). Dengan inisiatif mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2026 untuk pembangunan infrastruktur jembatan di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan.
.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat pengawasan yang digelar Komisi | DPRD Maluku bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bursel, bertempat di ruang rapat Bupati Buru Selatan Pada Rabu (14/5) 2025(
Hadir dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Maluku,Bupatu Bursel Lahamidi,Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily, perwakilan Kodim 1506/Namlea, Perwakilan Polres Bursel serta pimpinan OPD.
Ketua Komisi I, Solihin Buton, dan Sekretaris Komisi |, Nina Batu Atas, keduanya merupakan putra-putri asli Buru dan Bursel menyatakan tekad mereka untuk mendukung penuh program-program pemerintahan LHM-GES, khususnya dalam mengatasi kendala infrastruktur.
Tak hanya itu berkaitan dengan infrastruktur jembatan dan lainnya, kami siap mengalokasikan dari pokir. Mungkin saya dan Pak Solihin akan berkolaborasi untuk membangun beberapa jembatan. Nilainya bisa mencapai dua miliar atau sesuai kebutuhan,” ujar Nina Batu Atas.
“Kami menunggu arahan dari Pak Bupati. Ini adalah dapil kami, dan menjadi tanggung jawab kami untuk mengabdi kepada masyarakat,” tegas Nina.
Senada, dengan itu Solihin Buton menyampaikan komitmen DPRD Provinsi Maluku untuk mendukung kepemimpinan LHM-GES yang diusung oleh PAN dan PKS. la menegaskan bahwa minimal harus ada kontribusi nyata yang ditorehkan bagi masyarakat Bursel.
“Ibu Nina satu jembatan, saya satu jembatan, dan semuanya akan dibangun di Kecamatan Waesama,” ungkap Solihin.
Sementara itu, Bupati Bursel, La Hamidi, memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi | DPRD Maluku yang dinilainya sangat bermanfaat dalam upaya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Alhamdulillah, kehadiran Komisi | sangat membantu dalam menyampaikan dan memahami apa yang menjadi kebutuhan kami, terutama dalam bidang infrastruktur,” kata La Hamidi.
Menurutnya, selain sebagai alat pengawasan, anggota Komisi | juga merupakan bagian dari Badan Anggaran (Banggar), yang punya peran strategis dalam menyusun APBD dengan memperhatikan kebutuhan daerah.
“Dengan kolaborasi yang baik antara Pemprov dan Pemkab, saya optimis kebutuhan dan kekurangan yang ada bisa diatasi bersama,” pungkasnya.
La Hamidi berharap, Komisi | DPRD Maluku terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat Bursel agar pembangunan yang berkeadilan dapat tercapai di seluruh pelosok daerah. (*)
