Ambon,Suaratimurnews.com Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menyoroti ketimpangan perlakuan Kementerian Agama terhadap sekolah Madrasah negeri dan swasta di provinsi Maluku, saat melakukan reses dan mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah ini.
Pasalnya Sekolah Madrasah swasta sering kali tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara dibandingkan dengan Madrasah negeri. Ujar Alimuddin Kolatlena kepada sejumlah wartawan di Ambon Kamis (17/4/2025)
Menurut politisi partai Gerindra ini Madrasah swasta sering kali menerima alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan sekolah Madrasah negeri yang berdampak pada keterbatasan pada fasilitas dan kualitas pendidikan.
Apalagi banyak sekolah Madrasah swasta yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak. Untuk itu pihaknya mendorong Kemenag untuk meningkatkan alokasi anggaran , bagi Madrasah swasta agar dapat bersaing dengan Madrasah negeri dalam kualitas pendidikan.
Pemerintah diharapkan memberikan bantuan dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah Madrasah swasta, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Selama kunjungan, ia menerima berbagai masukan dari warga, terutama terkait dengan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Kolatlena menyoroti masalah pendataan penerima PKH yang dinilai tidak valid, sehingga banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terabaikan.
“Pendataan ulang sangat diperlukan. Banyak penerima PKH yang belum tepat sasaran,” tegasnya.
Karena itu semua aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat di lapangan akan kita tindaklanjuti di pemerintah pusat melalui kementerian-kementrian tekait untuk kita bahas bersama.”ungkapnya (ST0)
