Pemprov Maluku Lakukan Penandatanganan MoU Dengan Badan Standarisasi Nasional

oleh -304 Dilihat

Ambon Suaratimurnews.com – Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Standardisasi Nasional menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan,  kesesuaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Jumat 10/9/2021.

Pada kesempatan tersebut Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalama, mengatakan  penandatangan MoU bersama Badan Standardisasi Nasional, ada empat yang melatarbelakangi, satu guna penataan pemerintahan sesuai visi dan misi serta program Gubernur-Wakil Gubernur yang termuat dalam tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya standar memiliki peran yang sangat penting, dalam hal ini standar berbasis internasional of standardization of organization.

“Jadi ini sebenarnya satu standar dunia yang mengakumulasikan atau membawa di provinsi Maluku sebagaimana diperintahkan Gubernur, Maluku akan menjadi senterpoint baru di Kawasan timur Indonesia untuk agregrasi seluruh pemerintahan yang ada di provinsi Maluku,”

Dua, sebagaimana disampaikan Gubernur resors sumber daya alam yang sangat besar, bagaimana megelola sumber daya alam untuk menjadi kompetitif dalam era informasi dan pasar global hari ini menuntut semua daerah di Indonesia untuk melakukan suatu lompatan dalam konteks daya saing.

“Kalau kita mau daya saing, maka kita harus standar yang diakui internasional bukan hanya nasional,”ucapnya.

Tiga, Pemprov Maluku juga akan menuju kepada tata kelola pemerintahan yang berbasis kepada informasi teknologi, ini adalah prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, atau program unggulan kedua yaitu Maluku digita.

Untuk itu, menurutnya sudah di launching smart office atau kantor pintar, bagaimana efesienkan atau efektifkan birokrasi dalam menata kelola untuk pelayanan  publik kepada masyarakat.

“Jadi seluruh OPD sesuai arahan Gubernur akan terlayani dengan baik,”cetusnya.

Empat, sebentar lagi Maluku akan miliki Ambon New Port, LIN, diharapkan memberikan multiplayer efek yang besar. Sebagaimana dicontohkan Gubernur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 4,53 persen membutuhkan akselerasi yang kuat.

“Untuk itu, standar menjadi penting karena menjadi satu kepercayaan kepada nasional maupun internasional,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad menurutkan dari kerjasama ini, provinsi maluku akan melakukan reform OPD, kemudian produk unggulan diharapkan bisa memenuhi standar.

“Dalam MoU yang ditandatangni BSN akan membantu apa yang bisa bantu untuk maluku mewujudkan apa yang dicita-citakan,”pungkasnya.(ST01)