Ambon,-Suaratimurnews.com Kepala Inspektorat Kota Ambon, Dra Selly .S. P Kaiahatu menegaskan bahwa pemeriksaan atau audit terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dan jabatan fungsional yang bermasalah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dilakukan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Karena itu, Inspektorat tidak dapat melakukan pemeriksaan di luar substansi yang menjadi kewenangan tim audit.Penegasan tersebut disampaikan Selly Kalahatu dalam keterangan pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), menanggapi pertanyaan mengenai alasan pemeriksaan tidak mencakup seluruh aspek dan pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Menurut Selly, keterbatasan ruang lingkup audit menjadi salah satu pertimbangan utama tim dalam menentukan hal-hal yang dapat diungkapkan melalui hasil pemeriksaan maupun rekomendasi.
“Ruang lingkup tugas audit ini memang terbatas pada substansi yang tadi saya jelaskan. Jadi, kalau ditanyakan mengapa tidak semuanya diperiksa, saat ini kami dibatasi oleh ruang lingkup seperti itu,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Inspektorat harus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menghormati kewenangan masing-masing instansi dalam proses penetapan jabatan maupun administrasi kepegawaian.
Selly menegaskan, kewenangan untuk menetapkan suatu keputusan kepegawaian bukan berada pada Inspektorat. Karena itu, hasil pemeriksaan harus ditempatkan sesuai batas kewenangan lembaga yang melakukan audit.
Terkait pertanyaan mengenai keterlibatan Dinas Pendidikan dalam proses tersebut, Selly menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang pada hasil pemeriksaan yang telah ditemukan hingga saat ini.
Ia menambahkan, pihak-pihak yang disebut dalam hasil pemeriksaan merupakan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Namun, Inspektorat tidak dapat melampaui kewenangannya dalam menyimpulkan status maupun keberadaan hukum masing-masing pihak.
“Dari hasil yang kami temui sampai saat ini, itulah yang dapat kami sampaikan. Pihak-pihak yang kami sebutkan merupakan pihak yang diduga terkait, dan kami hanya bisa mengungkapkan sesuai hasil pemeriksaan serta kewenangan yang dimiliki,” tandasnya.
Dengan demikian, Inspektorat Kota Ambon menegaskan bahwa hasil audit dan rekomendasi yang disampaikan merupakan kesimpulan berdasarkan substansi pemeriksaan, bukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh proses maupun pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan SK kepegawaian tersebut.(ST01)
