Jakarta,-Suaratimurnews.com Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta Kementerian Kesehatan memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy dan rehabilitasi 141 Puskesmas di Maluku pada 2027.
Usulan itu disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan II, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin, 2/11/ 2026.
Usulan tersebut mencakup pembenahan infrastruktur kesehatan yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Dari 141 Puskesmas yang diusulkan untuk diperbaiki, sebanyak 41 unit tercatat mengalami kerusakan berat, 38 rusak sedang, dan 62 lainnya rusak ringan.
Lewerissa mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan infrastruktur dan jarak antarpulau, menurut dia, tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Salah satu prioritas yang diajukan adalah renovasi total RSUD dr. M. Haulussy, yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama di Maluku. Pemerintah Provinsi berharap pembenahan rumah sakit tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, kualitas fasilitas, serta kemampuan penanganan pasien rujukan.
Dalam skema pengembangan pelayanan, RSUD dr. Haulussy akan diperkuat dengan dukungan RSUD dr. Ishak Umarella sebagai rumah sakit penyangga. Jarak tempuh kedua rumah sakit yang diperkirakan sekitar 20 menit dinilai dapat mendukung pembagian fungsi pelayanan agar lebih efektif dan tidak saling tumpang tindih.
Adapun Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” kata Lewerissa.
Selain rumah sakit rujukan, kondisi 141 Puskesmas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu merupakan pintu awal pelayanan medis bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun rumah sakit.
Kerusakan bangunan Puskesmas berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kualitas pelayanan. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat untuk memperbaiki fasilitas tersebut secara bertahap sesuai tingkat kerusakannya.
Pemprov Maluku berharap Kementerian Kesehatan dapat mengakomodasi usulan tersebut dalam program pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan pada 2027.
Jika terealisasi, pembenahan RSUD Haulussy dan 141 Puskesmas diharapkan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dari tingkat pertama hingga rujukan.
Bagi Maluku, pemerataan fasilitas kesehatan menjadi persoalan penting karena pelayanan medis harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar, bukan hanya kawasan perkotaan.(*)
