Ambon,-Suaratimurnews.com Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan jajaran Golkar di daerah tetap mengikuti keputusan DPP Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Anos, dukungan tersebut merupakan bagian dari keputusan organisasi yang harus dijalankan seluruh kader Golkar, termasuk di daerah.
“Partai Golkar tegak lurus terhadap keputusan organisasi. DPP Partai Golkar telah menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Karena itu, sebagai kader di daerah, kami berkewajiban menjalankan keputusan tersebut secara konsisten,” kata Anos, Senin (28/9/2026).
Anos mengatakan dukungan politik terhadap pemerintah tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan. Menurut dia, dukungan tersebut harus diterjemahkan melalui kerja kader Golkar di lembaga legislatif maupun eksekutif.
“Dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dalam kerja. Kita kawal kebijakan yang memberikan manfaat kepada rakyat dan kita perjuangkan agar program-program Pemerintah Pusat juga benar-benar dirasakan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Sikap tersebut, lanjut Anos, juga sejalan dengan posisi Partai Golkar yang secara organisasi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia merujuk pada pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai dukungan partai terhadap pemerintahan.
Anos menilai dukungan terhadap pemerintah di tingkat pusat perlu diikuti dengan sinergi pembangunan di daerah.Karena itu, DPD Partai Golkar Maluku akan membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
“Kalau di tingkat pusat Partai Golkar tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka di Maluku kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut Golkar Maluku mendukung program Pemerintah Provinsi Maluku sepanjang kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Partai Golkar tetap memberikan dukungan kepada Gubernur Maluku dalam membangun Maluku sesuai visi dan misi pemerintahannya. Sepanjang program dan kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Maluku, tentu kita dukung,” tegas Anos.
Menurut dia, pembangunan Maluku membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, partai politik serta pemangku kepentingan lainnya.
Hal tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, mulai dari konektivitas dan transportasi antarpulau, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin kebijakan Pemerintah Pusat juga semakin memberikan dampak bagi masyarakat yang hidup di pulau-pulau, wilayah perbatasan dan daerah-daerah terluar. Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang membutuhkan perhatian dan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi daerah,” ujar Anos.
Meski menyatakan dukungan terhadap pemerintah, Anos menegaskan posisi tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan kader Golkar yang berada di lembaga legislatif.
Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara bersamaan.
“Yang baik untuk masyarakat tentu kita dukung. Yang masih kurang kita berikan masukan. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kita sampaikan secara konstruktif. Dukungan bukan berarti kehilangan fungsi pengawasan,” katanya.
Anos menambahkan, kader Golkar di berbagai tingkatan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Anos mengatakan perbedaan pilihan dan pandangan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, setelah proses politik berlangsung, menurut dia, seluruh pihak perlu kembali berorientasi pada agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Politik boleh berbeda, tetapi ketika kita bicara tentang kepentingan masyarakat dan pembangunan Maluku, maka kita harus bisa bekerja bersama,” ujarnya.
Ia mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya dapat dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, seperti peningkatan pelayanan publik, ketersediaan listrik, konektivitas antarpulau, kualitas pendidikan dan kesehatan, terbukanya lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Anos kembali menegaskan komitmen Golkar Maluku untuk menjalankan keputusan organisasi sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami tegak lurus terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di Maluku, kami juga akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta mengawal berbagai kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
“Kepentingan rakyat harus menjadi tujuan utama. Kita dukung yang baik, kita kawal program pemerintah, dan kita perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.”
PAR MALUKU PUNG BAE.(*)
