Ambon,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ari Sahertian, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun sinergi dalam menyambut pengembangan proyek strategis nasional, termasuk sektor migas di Blok Masela.
Ari menegaskan bahwa kehadiran investasi besar harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara menyeluruh, bukan hanya menguntungkan daerah tertentu.
“Yang harus kita pikirkan adalah kepentingan Maluku secara utuh. Jangan lagi berbicara dengan ego kabupaten atau ego sektoral. Manfaat pembangunan ini harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku,” ujar Ari Sahertian Kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (3/8/2026.
Menurut Ari, salah satu perhatian utama adalah keterlibatan tenaga kerja lokal. Ia mengakui bahwa untuk beberapa bidang teknis tertentu, sumber daya manusia Maluku masih membutuhkan peningkatan kapasitas. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat lokal hanya menjadi pekerja kasar.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang mewajibkan adanya program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi bagi putra-putri Maluku agar mampu mengisi posisi strategis, termasuk sebagai tenaga ahli dan staf profesional.
“Harapan kita, masyarakat Maluku tidak hanya menjadi buruh atau pelaksana pekerjaan kasar. Anak-anak daerah harus dipersiapkan agar mampu menduduki posisi penting dalam industri ini,” katanya.
Ari juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pengelolaannya lebih banyak didominasi tenaga kerja dari luar daerah.
“Kalau orang luar yang datang mengatur daerah kita, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton atau pekerja kasar di tanah sendiri, tentu itu bukan tujuan yang kita harapkan,” tegasnya.
Politisi PKB dapil kota Ambont menilai proyek strategis yang akan berkembang di Maluku merupakan peluang besar setelah puluhan tahun dinantikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menyatukan visi agar kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berjalan selaras.
“Kita harus membuka diri menghadapi tantangan ini. Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota harus terkoneksi sehingga pembangunan benar-benar membawa kemajuan bagi Maluku,” pungkasnya.(ST01)
