Ambon, -Suaratimurnews.com Rekrutmen tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mulai membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun, muncul pertanyaan mengenai keterlibatan putra-putri Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam tahapan awal penyerapan tenaga kerja proyek Blok Masela.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mempertanyakan hal tersebut setelah beredarnya sejumlah informasi lowongan pekerjaan untuk posisi Admin SHE, Storeman/Warehouseman, Teknisi Perancah (Scaffolder), Project Admin, hingga Teknisi Ledeng (Plumber).
Dalam sejumlah informasi lowongan tersebut, tercantum persyaratan “penduduk lokal asli Tanimbar”.“Bagaimana dengan putra-putri Kabupaten Maluku Barat Daya?” ujar Anos, Selasa (29/9/2026).
Menurut Anos, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan karena sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyampaikan bahwa tenaga kerja lokal dari KKT dan MBD menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja proyek Blok Masela.
Pemprov Maluku juga mendorong penerapan zonasi tenaga kerja bagi masyarakat di wilayah terdampak dan sekitar proyek.Pada 23 September 2026, Pemprov Maluku kembali menegaskan bahwa pengembangan Blok Masela harus memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Anos menilai munculnya lowongan yang mencantumkan persyaratan lokal khusus masyarakat asli Tanimbar perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait, termasuk INPEX, Petrosea, SKK Migas, Pemprov Maluku dan instansi ketenagakerjaan.
“Kami tidak mempersoalkan prioritas kepada masyarakat Tanimbar sebagai daerah lokasi pembangunan fasilitas utama proyek. Itu wajar dan harus dihormati. Tetapi MBD juga jangan sampai ditinggalkan dari skema penyerapan tenaga kerja lokal Blok Masela,” katanya.
Anos mengatakan, keterlibatan MBD dalam pengembangan Blok Masela bukan isu baru. Sebelumnya, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di MBD telah didorong mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan proyek.
Pada Juni 2026, Anggota Komisi IV DPRD Maluku Yan Zamora Noach juga meminta pemerintah KKT dan MBD mempersiapkan tenaga kerja lokal berdasarkan jenis kompetensi serta jumlah kebutuhan yang diperlukan proyek.
Menurut Anos, karena itu diperlukan peta kebutuhan tenaga kerja yang lebih terbuka. Pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan apakah lowongan yang saat ini dibuka memang khusus untuk zonasi Tanimbar, sementara kesempatan bagi MBD akan dibuka pada tahapan berikutnya. Ataukah MBD memang belum dimasukkan dalam tahapan rekrutmen tersebut?” ujarnya.
Ia meminta adanya roadmap rekrutmen tenaga kerja Blok Masela yang transparan, mulai dari jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, kompetensi yang dipersyaratkan, pembagian zonasi hingga tahapan penerimaan tenaga kerja dari KKT, MBD dan masyarakat Maluku secara lebih luas.
Anos menegaskan, tuntutan keterlibatan MBD bukan berarti meminta masyarakat diterima tanpa memenuhi persyaratan.Yang kita perjuangkan bukan meminta orang diterima tanpa kompetensi. Yang kita minta adalah kesempatan yang terbuka, transparan dan terukur bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan,” katanya.
Ia menilai Blok Masela merupakan proyek strategis yang harus memberikan ruang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat Maluku.
“Jangan biarkan anak-anak daerah hanya menjadi penonton ketika proyek besar sedang dibangun di sekitar tanah dan laut mereka sendiri,” ujar Anos.
Sementara itu, secara resmi INPEX menyatakan proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan posisi dan kualifikasi kandidat. INPEX juga mengingatkan masyarakat agar memverifikasi informasi lowongan melalui kanal rekrutmen resminya karena perusahaan sebelumnya telah mengingatkan adanya informasi perekrutan yang tidak terafiliasi dengan INPEX.
Dengan demikian, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya mengenai siapa yang direkrut, tetapi juga bagaimana skema zonasi, kebutuhan tenaga kerja dan tahapan rekrutmen lokal Blok Masela disusun serta dikomunikasikan kepada masyarakat.KKT harus memperoleh manfaat. MBD juga perlu memperoleh ruang sesuai skema dan kebutuhan proyek.(*)
