Ambon -Suaratimurnews.com Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) untuk memperkuat kajian akademik dalam penataan kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.
Kolaborasi tersebut mengemuka usai audiensi antara Dirjen Gakkum ESDM, Jeffri Huwae, didampingi Tenaga Ahli Menteri ESDM yang juga Komisaris PT Pertamina Internasional Shipping Dr Michael Wattimena dengan Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., bersama jajaran akademisi di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Jeffri menegaskan, pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang emas Gunung Botak, membutuhkan kajian komprehensif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Kami ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya Universitas Pattimura, untuk memberikan penajaman terhadap rencana pemerintah daerah.
Kajian akademik yang komprehensif sangat diperlukan agar pengelolaan Gunung Botak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalkan potensi konflik maupun dampak negatif lainnya,” kata Jeffri.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, penataan Gunung Botak harus bertumpu pada data dan kajian ilmiah yang kuat.
“Setiap pembangunan pasti memiliki konsekuensi. Namun melalui kajian yang matang, kita dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, serta sosial budaya.
Institusi akademik seperti Universitas Pattimura memiliki peran penting dalam memberikan dasar ilmiah bagi pemerintah dalam mengeksekusi program tersebut,” ujarnya.
Jeffri juga mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, menyatakan kesiapan pihak kampus untuk bersinergi dengan Ditjen Gakkum ESDM dalam melakukan kajian multidisiplin terkait persoalan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku.
Menurut Fredy, Unpatti memiliki sumber daya akademik dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari lingkungan, hukum, sosial, ekonomi hingga kebijakan publik yang dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan berbasis data.
“Dalam diskusi tadi telah disampaikan berbagai gagasan dan hasil penelitian yang selama ini dilakukan para akademisi. Semua itu dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah yang akurat,” katanya.
Fredy menegaskan, Universitas Pattimura tidak memiliki kepentingan terhadap kelompok tertentu, melainkan berperan sebagai lembaga akademik yang memberikan data dan solusi atas berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas pertambangan.
“Kami siap memberikan kontribusi pemikiran dan kajian untuk meminimalkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal terbangunnya kerja sama berkelanjutan antara Ditjen Gakkum ESDM dan Universitas Pattimura dalam mendukung program pemerintah pusat maupun daerah.
“Dengan kolaborasi ini, kita berharap pengelolaan sumber daya alam di Maluku dapat berjalan secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(ST01)
