Ambon,-Suaratimurnews.com Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI Online di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon.Jumat 12/6/2026
Peluncuran dilakukan bersama Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, yang ditandai dengan pemindaian telapak tangan pada platform yang telah disediakan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bodewin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk memperluas penerapan sistem digital dan transaksi non-tunai dalam seluruh layanan pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Saya ingin semua hal di Kota Ambon dilakukan secara online dan non-tunai. Dulu kita terima gaji antre panjang di loket, sekarang tinggal cek rekening masing-masing. Saya juga ingin perjalanan dinas dibayar non-tunai agar lebih cepat dan pertanggungjawabannya jelas,” kata Bodewin.
Menurutnya, transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Melalui implementasi SIPD RI Online, pemerintah daerah dapat memantau Rencana Kas Bulanan (RKB) secara real time pada kas daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Bank Indonesia, Ambon telah masuk dalam jajaran kota digital yang mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai sektor pelayanan, termasuk pengelolaan pajak daerah.
Selain menyoroti transformasi digital, Bodewin juga menyinggung sejumlah persoalan sosial yang masih menjadi tantangan pembangunan kota, salah satunya tingkat pengangguran yang mencapai 11,31 persen.
Apalagi tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menetap di Ambon untuk mencari pekerjaan, meski secara administratif masih tercatat sebagai penduduk daerah lain.
“Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh akumulasi lulusan dari belasan universitas di Ambon yang tetap tinggal di kota tersebut untuk mencari kerja, namun secara administratif masih ber-KTP daerah lain,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Badan Pusat Statistik menyajikan data yang lebih akurat terkait jumlah warga asli Ambon guna memastikan berbagai program intervensi pemerintah, seperti bantuan UMKM dan bantuan tangkap bagi nelayan, tepat sasaran.
Di sisi lain, Bodewin menyebut Pemerintah Kota Ambon berhasil menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan sosial lainnya yang berbasis pada data penerima yang lebih akurat.
Pemerintah Kota Ambon juga terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Salah satu langkah Pemerintah Kota untuk memacu IPM adalah menetapkan seluruh puskesmas di Kota Ambon menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya.(ST01)
