Piru,-Suaratimurnews.com Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan, dua persoalan yang dinilai saling berkaitan dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara terpadu.
Rakor yang dipimpin langsung Bupati SBB itu dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, hingga kepala puskesmas se-Kabupaten SBB.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa stunting dan kemiskinan merupakan isu strategis daerah yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah serta inovasi program yang menyentuh langsung masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah belum sinkronnya data stunting dan kemiskinan antar-OPD. Perbedaan data dinilai berpotensi menghambat efektivitas program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Penanganan stunting dan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan terintegrasi agar seluruh intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tegas Bupati SBB Asri Arman pada kegiatan tersebut Selasa (2/6/2026)
Dalam rakor itu juga terungkap bahwa stunting bukan semata persoalan kesehatan, melainkan masalah multidimensi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, akses air bersih, sanitasi, pendidikan, pola asuh anak, hingga pelayanan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, seperti keterbatasan akses air bersih, rendahnya pemahaman masyarakat terkait gizi, kondisi ekonomi keluarga yang rentan, serta belum optimalnya keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah daerah menyepakati sejumlah strategi. Di antaranya melakukan validasi dan sinkronisasi data stunting serta kemiskinan ekstrem sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar.
Selain itu, intervensi spesifik melalui sektor kesehatan akan diperkuat bersamaan dengan intervensi sensitif dari sektor nonkesehatan, seperti penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi, dan bantuan pangan bagi keluarga berisiko.
Puskesmas dan tenaga kesehatan juga diminta lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Di tingkat desa, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa serta peran kader posyandu dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dan kemiskinan. Upaya tersebut diperkuat dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu sebagai wadah utama pelayanan masyarakat di desa.
Bupati menegaskan bahwa penanganan stunting harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja berdasarkan target dan indikator yang terukur serta menjalani evaluasi secara berkala.
Ke depan, kolaborasi penanganan stunting dan kemiskinan juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan guna memperkuat kesadaran masyarakat dan memperluas jangkauan program.
Menutup rakor tersebut, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menyatukan komitmen dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Bumi Saka Mese Nusa.
“Keberhasilan program ini merupakan investasi penting untuk menyelamatkan masa depan generasi Seram Bagian Barat,” ujarnya.(OP)
