Ambon, -Suaratimurnews.com Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Maluku.
Hal tersebut disampaikan Lewerissa saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama komunitas di Provinsi Maluku yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Maluku.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Lewerissa.
Ia menjelaskan, secara nasional program MBG telah menunjukkan capaian signifikan, baik dari sisi jumlah penerima manfaat, perluasan jangkauan, maupun dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
Menurut dia, program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Program MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja, UMKM, dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Maluku dari total potensi 192 unit atau sekitar 55,21 persen.
Sementara itu, program MBG telah menjangkau 222.640 siswa dari total potensi 488.994 siswa atau sekitar 45,54 persen.
Adapun untuk kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, jumlah penerima manfaat mencapai 19.345 orang dari total potensi 67.562 orang atau sekitar 28,63 persen.
Pelaksanaan program MBG di Maluku juga melibatkan sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja yang dinilai turut memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
“Program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa MBG memiliki efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Lewerissa.
Terkait aspek keamanan pangan, sebanyak 69 unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sedangkan 37 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan standar.
Meski demikian, Lewerissa mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, terutama kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan akses distribusi, dan pemerataan layanan hingga daerah terpencil.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mempercepat pembangunan dan pemerataan SPPG, meningkatkan cakupan penerima manfaat khususnya bagi kelompok rentan, memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Semua pihak harus bergerak bersama agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku,” ujar dia.
Lewerissa juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi pangan lokal Maluku, seperti hasil laut, sagu, serta produk pertanian dan UMKM sebagai bagian utama rantai pasok program MBG.
“Kita ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG, sehingga program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat dari Badan Gizi Nasional kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang diterima langsung oleh Gubernur Maluku.
Selain itu, plakat juga diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon yang diterima Penjabat Sekretaris Kota Ambon, serta penyerahan plakat dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Badan Gizi Nasional yang diterima Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan.(*)
