Jakarta, -Suaratimurnews.com Peran perempuan Indonesia dinilai perlu semakin diperkuat agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional, termasuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah percepatan transformasi digital.
Hal tersebut menjadi benang merah dalam webinar bertajuk “Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan, dan Perubahan” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta diikuti lebih dari 5.000 peserta secara daring.
Friderica menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, baik di lingkup keluarga maupun profesional.
“Tentu peran dan kontribusi kepemimpinan perempuan sangat penting dan strategis, baik itu dalam lingkup keluarga, profesional, dan seluruh sektor lainnya.
Kemudian peningkatan kesejahteraan keuangan dan menjaga trust sebagai tujuan utama transformasi di sektor jasa keuangan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Friderica.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas perempuan melalui literasi, pengetahuan, dan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus melindungi dari berbagai modus penipuan keuangan.
“Perempuan harus kita dukung dan kita lengkapi dengan literasi, pengetahuan, serta keahlian agar mampu mencapai kesejahteraan keluarga dan terlindungi dari scam maupun penipuan,” katanya.
Sementara itu, Meutya Hafid menilai perempuan memiliki peran yang semakin besar dalam ekosistem ekonomi dan digital nasional, termasuk dalam memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan aman.
“Peran perempuan akan semakin besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara,” kata Meutya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan, terutama maraknya kejahatan keuangan yang kerap menyasar kelompok tersebut. Karena itu, menurutnya, perlu keseimbangan antara perluasan akses digital dan penguatan perlindungan.
“Kita tidak hanya membuka akses, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap perempuan di ruang digital berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meutya menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah menggencarkan berbagai program perlindungan anak yang turut berdampak pada peningkatan perlindungan perempuan.
Webinar ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari insan OJK, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media, hingga masyarakat umum, yang menunjukkan tingginya antusiasme terhadap isu pemberdayaan perempuan.
OJK menilai bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas, akses, dan perlindungan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi nasional.(*)
