Ambon-Suaratumurnews.com Anggota Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, menyoroti rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai belum transparan.Hal itu disampaikan Wahid dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, pekan kemarin.
Wahid menegaskan, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui komunikasi dan dialog dengan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan seharusnya berpijak pada aspirasi yang berkembang.
“Pertanyaan mendasar saya, apakah pimpinan DPRD dan pemerintah daerah sudah mengetahui secara jelas berapa besar pinjaman yang direncanakan?” ujarnya.
Ia menilai, tanpa kejelasan terkait besaran dan arah pinjaman, DPRD akan kesulitan menentukan kebijakan pembangunan ke depan, terutama yang menyangkut pembangunan manusia.
Wahid juga menyinggung kecenderungan pembangunan yang lebih berorientasi pada infrastruktur akibat tekanan aspirasi masyarakat. Namun, menurutnya, kebijakan pinjaman tidak boleh diambil tanpa dasar yang jelas.
Ia mempertanyakan apakah pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung janji kampanye gubernur dan wakil gubernur, atau justru dialokasikan ke program lain.
“Kalau nilainya besar, harus jelas programnya apa dan orientasinya ke mana. Jangan sampai pinjaman diambil tanpa perencanaan matang,” tegasnya.
Wahid meminta Wakil Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan gubernur agar rencana pinjaman tersebut dibuka secara transparan dan selaras dengan visi-misi kepala daerah.
“DPRD sebagai mitra pemerintah harus mengetahui secara utuh, baik besaran pinjaman maupun penggunaannya,” pungkasnya.(*)
