Ambon ,-Suaratimurnews.com Puluhan sopir dump truck yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck (PSDT) Pulau Ambon menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2/2026).
Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menutup aktivitas galian C di wilayah Kota Ambon karena dinilai mematikan mata pencaharian masyarakat.
Massa aksi membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD. Para sopir menilai penutupan galian C dilakukan tanpa kajian sosial dan ekonomi yang matang.
Salah satu orator aksi, Stewart Tuwatanassy, mengatakan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ribuan sopir, buruh, hingga pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pengangkutan pasir dan batu.
“Penutupan galian C ini sama saja dengan mematikan kehidupan kami. Dari hasil mengangkut pasir dan batu, kami menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak. Kalau ini ditutup, lalu kami harus kerja apa?” kata Stewart.
Ia menegaskan, para sopir tidak menolak aturan pemerintah, namun meminta adanya penataan dan pengawasan yang adil, bukan penghentian total aktivitas galian C.
“Kami hanya meminta pemerintah menata dan mengawasi, bukan mematikan usaha rakyat. Negara harus hadir melindungi rakyat kecil,” ujarnya.
Selain menolak penutupan galian C, massa juga memprotes kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi sopir dump truck. Sistem barcode serta pembatasan waktu pembelian dinilai menyulitkan operasional di lapangan.
“Kami dipersulit membeli solar. Bahkan diwajibkan membeli Pertalite minimal Rp 50.000 sebelum bisa membeli solar. Sementara di Pulau Jawa pembelian BBM lebih mudah. Ini tidak adil,” kata Stewart.
Para sopir juga menyoroti penegakan aturan di jembatan timbang yang dinilai tidak adil. Menurut mereka, muatan dump truck pengangkut batuan dibatasi secara ketat, sementara kendaraan pengangkut kayu dengan muatan berlebih jarang ditertibkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan DPRD akan memfasilitasi pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
“Setelah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku, kami sepakat menggelar pertemuan pada Kamis mendatang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik,” kata Richard.
Ia menegaskan DPRD Maluku berkomitmen menjadi jembatan aspirasi masyarakat, khususnya para sopir dan buruh yang terdampak kebijakan penutupan galian C, dengan tetap memperhatikan aspek aturan dan lingkungan.(*)
