Ambon,-Suaratimurnews.com Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, mengkritik pola perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku yang dinilai masih terlalu berorientasi pada proyek-proyek besar, namun mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pembahasan terakhir, Halimun menyebut terdapat tiga ruas jalan yang dikerjakan melalui program rekonstruksi dan pembangunan jalan dengan total anggaran sekitar Rp83 miliar, termasuk rekonstruksi jalan dan pembangunan Jalan Sionidal.
Sementara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), ia menyatakan hanya terdapat satu ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Maluku. Hal ini disampaikan Halimun dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di ruang Paripurna Jumat kemarin
Fokus pembangunan di wilayah tersebut justru diarahkan pada penyediaan air bersih, dengan empat paket pekerjaan di Larat, Seira, dan Anlusi.
Adapun di Seram Bagian Timur (SBT), Halimun menyoroti proyek rekonstruksi jalan keliling Pulau Gorong dengan nilai anggaran lebih dari Rp27 miliar, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut Halimun, persoalan utama bukan terletak pada besaran anggaran, melainkan pada pola perencanaan pembangunan yang belum mencerminkan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan.
“Perencanaan di Maluku tidak bisa disamakan dengan provinsi daratan. Kita sering fokus pada proyek besar, tetapi melupakan kebutuhan dasar seperti air bersih, jembatan, drainase, hingga perumahan,” kata Halimun.
Ia menilai, pola tersebut membuat pembangunan berjalan tidak terintegrasi, sehingga manfaat infrastruktur tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Jalan dibangun, tapi air bersih tidak ada. Infrastruktur berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Ini yang harus dibenahi ke depan,” ujarnya.(ST01)
