Ambon,-Suaratimurnews.com Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terus mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengamankan tambahan alokasi anggaran pembangunan, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolath, mengatakan koordinasi dengan kementerian teknis hampir dilakukan setiap hari melalui pertemuan daring.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan program-program pembangunan dari pusat tetap berpihak kepada daerah, meskipun keterbatasan anggaran perjalanan menjadi kendala.
“Kami hampir setiap hari membangun komunikasi dengan pusat. Pertemuan dilakukan terus-menerus agar pemerintah provinsi juga mengetahui bahwa perjuangan ini berjalan, meskipun kami tidak selalu bisa hadir langsung karena biaya perjalanan yang cukup mahal,” ujar Abraham.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku dalam rangka sinkronisasi pendataan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi, yang digelar di ruang paripurna, Jumat (30/1/2026).
Abraham mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berhasil mengamankan sejumlah program strategis. Di antaranya pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp24 miliar, serta program irigasi Inpres sebesar Rp74 miliar.
Memasuki tahun anggaran 2026, sejumlah alokasi kembali berhasil diamankan. Untuk sektor Cipta Karya air bersih, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh anggaran reguler sebesar Rp28 miliar yang saat ini telah berproses di balai. Selain itu, terdapat paket pembangunan jalan dan air bersih dengan nilai total Rp14 miliar.
Tak hanya itu, usulan program irigasi tahun 2026 yang diajukan ke pemerintah pusat juga telah masuk dalam sistem dengan nilai mencapai Rp330 miliar dan tinggal menunggu tahap eksekusi.
“Ini menjadi tugas pimpinan daerah dan anggota komisi di DPR untuk terus mengawal agar dana tersebut tidak bergeser ke daerah lain,” tegas Abraham.
Dari sisi pendanaan luar negeri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga dipastikan menerima bantuan untuk program irigasi dan pengamanan pantai senilai Rp114 miliar yang telah dinyatakan final dalam sistem perencanaan.
Secara keseluruhan, total anggaran yang berpotensi diserap dari Kementerian PUPR pada tahun 2026 mencapai Rp372 miliar. Seluruh dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), disebut telah siap.
“Kami hanya membutuhkan dukungan politik dari DPRD Provinsi. Jika dukungan itu diberikan, maka daerah akan mendapatkan manfaat anggaran pembangunan sebagaimana yang telah kami paparkan,” pungkasnya.(ST01)
