Peserta Lulus Ujian CPNS Tidak Lebih dari 15 Persen, Ini Yang Dilakukan BKN

0
183

Meski peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mengikuti ujian test CPNS yang dinyatakan lulus jauh dari angka kebutuhan pegawai, dimana secara Nasional hanya 13 persen yang dinyatakan lulus, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak akan menurunkan passing grade (nilai ambang batas) yang sudah ditentukan pemerintah, hal ini ditegaskan oleh kepala BKN Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Si saat melakukan monitoring peserta test CPNS di Jember Kamis (15/11/2018).

“Pemerintah tidak akan menurunkan grade tes seleksi calon pegawai negeri sipil, namun, akan meranking peserta seleksi yang tidak lolos namun memiliki nilai tinggi,” ujar Bima dengan didampingi Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko, SH. M.Si., dan Sekda Ir. Mirfano serta Kepala BKPSDM Jember Ir. Ruslan Abdul Gani.
Bima mengakui banyak komplain terkait soal tes yang sulit hingga kelulusan di masing-masing daerah  kabupaten/kota rendah “Sebetulnya, kalau soalnya susah tidak juga, karena untuk kementerian – lembaga yang lulus lebih dari 20 persen,” jelasnya.

Tetapi, ketika ini di terapkan pada Pemerintah Kabupaten Kota, yang lulus di bawah 20 persen.
Untuk formasi, kata Bima, yang sudah lulus murni akan masuk terus. Namun, kondisi ini menyebabkan banyak jabatan, terutama guru dan tenaga kesehatan, yang kosong.

“Kita tidak akan menurunkan passing grade, karena jika menurunkan passing  grade berarti juga menurunkan kwalitas dari PNS,  jadi kita akan mencoba meranking,” jelasnya.

Banyak peserta yang tidak lulus memiliki passing grade dengan skor tinggi. “Terkadang lulus kurang satu angka, Jadi kita coba meranking untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai kebutuhan jabatan yang kosong,” ungkapnya.

Ia menyontohkan, jika passing grade minimumnya 298, makan untuk mengisi formasi yang kosong paling tidak 260. Apabila peserta mengikuti tiga ujian dan ada satu ujian yang tidak lulus, maka peserta itu masih mempunyai harapan. “Sejauh totalnya tinggi, karena dia berkompetisi juga,” ujarnya.

Lebih jauh Bima menjelaskan, untuk seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang dituju oleh peserta. Misalkan guru, kompetensi bidangnya adalah tentang pendidikan, maka  instansi pembina jabatan fungsionalnya adalah Kemendikbud, Untuk SKB selanjutnya akan dilaksanakan di ibu kota propinsi. Untuk Jawa Timur dilaksanakan di Surabaya. (*)

LEAVE A REPLY