Fraksi Demokrat Prihatinkan BSI yang Belum Beri Kontribusi Positif Bagi PAD

0
232

SUARATIMURNEWS (BANYUWANGI) – Kesimpangsiuran keberadaan PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku investor tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi 2017 di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (06/06/2018).

Bahkan fraksi partai besutan SBY itu, juga menyampaikan sikap keprihatinannya karena sejak masuk ke Gunung Tumpang Pitu tahun 2014 lalu, PT BSI hingga kini belum memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti perusahaan tambang nasional itu yang belum menyelesaikan kompensasi pengganti lahan hutan yang ditambang dengan ratio 1 banding 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2010, tentang penggunaan kawasan hutan dan PP No.10 Tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.Handoko, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Banyuwangi.Handoko, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Seperti diketahui PT BSI telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha. Selama tahun 2017, PT BSI berhasil memproduksi emas sebanyak 142.468 ons atau setara lebih dari 4 ton emas. Sedang pada tahun 2018, PT BSI mentargetkan produksi emasnya sebesar 155.000 – 170.000 ons emas atau setara dengan 4 hingga 5 ton emas per tahun.

Selain itu, dalam menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD, Handoko juga menyikapi secara kritis dugaan stagnasinya dana penyertaan ke pihak ketiga sebagaimana tertuangpada Perda No. 6 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Dalam penjelasan Pasal 4 angka 3, disebutkan bahwa : “Besaran penyertaan modal kepada PT. Merdeka Serasi Jaya bila terjadi perubahan modal atau penambahan modal sebelum menjadi perusahaan terbuka/tbk (go public) dan atau perubahan setelah menjadi perusahan terbuka/tbk (go public), jumlah dan nilai saham pada tahun anggaran berkenaan selanjutnya dicatat dalam laporan neraca daerah yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan daerah”.

IMG_5167

Namun setelah diteliti dalam catatan atas laporan keuangan daerah tahun 2017, lanjut Handoko, ternyata nilainya masih sama dengan yang tercantum pada perda. yaitu sebesar Rp. 22,9 milyar. Sementara, prosentase kepemilikan saham pemda hanya tersisa sebesar 6,4 persen, walaupun di perda tertulis sebesar 10 persen.

”Padahal saat ini nilai saham pemda ke PT. BSI di penutupan bursa efek Jakarta, tertanggal  29 Desember 2017 adalah sebesar Rp.. 2.140 per lembar saham. Jika kepemilikan saham pemda di PT. BSI sebanyak 299 juta lembar, maka nilai kapitasi saham pemda yang semula Rp. 22,9 milyar, kini sudah mencapai nilai Rp. 490 milyar di akhir tahun 2017. Pertanyaannya adalah mengapa nilai tersebut tidak tertuang pada neraca daerah, sebagaimana amanat perda. Apalagi bulan Mei 2018 kemarin, nilai kapitasi saham milik pemda tersebut sudah mencapai Rp. 580 milyar,’’ jlentrehnya.

BSI adalah perusahaan dibawah grup PT. Merdeka Copper Gold tbk, yang dimiliki pemegang saham besar (prominent shareholders), antara lain, PT Saratoga Investama Sedaya tbk, PT. Provident Capital Indonesia dan Garibaldi Tohir. (*)

 

LEAVE A REPLY