Banner Sukron Ma‘mun Hidayat Akhirnya Dilepas

0
381

Foto : Banner Sukron yang dilepas

SUARATIMURNEWS.COM (BANYUWANGI) – Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, masih terkesan tebang pilih. Hingga hari ini sekitar pukul 10.00 wib Rabu (27/2), APK salah satu Caleg DPR RI masih terlihat terpasang di billboard salah satu perempatan yang ada di sekitar kecamatan kota Banyuwangi.

Setelah mendapat sorotan dari masyarakat akhirnya banner yang bergambar  H Sukron Ma‘mun Hidayat tersebut dicopot oleh Bawaslu, Rabu (27/2) sekitar pukul 11.00 wib.

Pemandangan tersebut membuat ketua LSM Kauskus Muda Banyuwangi (KMB), Fajar Isnaini mengkritik keras Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang dianggap tebang pilih dalam melakukan penindakan penertiban APK di wilayah Banyuwangi.

Fajar menduga, tebang pilih penertiban tersebut dikarenakan penggunaan Billboard yang dipakai memasang gambar salah satu Caleg yang berkantong tebal, karena sewa billboard juga lumayan mahal.

“Ini hendaknya harus menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, harusnya perlakuannya sama dengan yang lain, jangan karena terlihat banyak duit dibedakan,” ujar Fajar

Menurut Fajar, penertiban APK oleh Bawaslu beberapa waktu lalu sudah mendapat sambutan baik dari masyarakat dan para aktifis, namun hal ini akan berbalik menjadi jelek jika ada tebang pilih dalam penindakan penertiban.

“Makanya perlakuanya harus sama kepada semua caleg jika memang ada penertiban baliho atau banner yang melanggar,” kata Fajar.

Menurut Anang Lukman, Divisi Penindakan  Dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengatakan, jika Bawaslu tidak akan pandang bulu dan akan menindak tegas terhadap pelanggran pengunaan APK, seperti Baliho, banner, spanduk ataupun billboard  yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan.

270219copot

“Yang berada di perempatan Cungking Banyuwangi karena yang sebelah selatan mengajak untuk mencoblos nomor urut maka kami tertibkan. Tetapi yang sebelah utara tidak mengajak untuk mencoblos, hanya untuk citra diri dan menunjukkan jika ia adalah anggota DPR RI dan tidak ada nomor urut serta ajakan mencoblos, maka kami biarkan karena tidak melanggar.

“Intinya yang kami tertibkan APK di billboard yang melanggar berdasarkan pada surat bawaslu RI No 1990 tahun 2018, tentang pengawasan metode kampaye pemilu 2019,” kata Anang.

Anang menjelaskan, dalam surat Bawaslu RI No 1990 tahun 2018 tentang pengawasan metode kampaye pemilu 2019, mengenai penertiban APK di billboard berbayar ada pada poin ke 7. Pada poin itu mengenai ketetapan kampanye bahwa peserta pemilu tidak diperkenankan memasang peraga kampanye di tempat bilboard yang dikenakan retribusi sesuai ketetapan KPU.

“Kendala kami menertibkan APK pada billboard yakni keterbatasanya tenaga Satpol PP dan peralatan yang ada. karena untuk peralatan harus kordinasi terlebih dahulu dengan dinas PU,” kata Anang menjelaskan. (guh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here