Plt Kepala BPJN Maluku Tegaskan Usulan Program Jalan Daerah Berawal dari Pemda, Realisasi Bergantung Kesiapan Teknis dan Anggaran Pusat

oleh -25 Dilihat
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; sv:16.2.13.3.W20; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 35;

Ambon-Suaratimurnews.com Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menegaskan bahwa pengusulan program penanganan jalan daerah melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) merupakan tanggung jawab awal pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

Hal tersebut disampaikan Ulwan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).

Menanggapi pertanyaan anggota Komisi III terkait prosedur pengusulan program IJD, Ulwan menjelaskan, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas ruas jalan harus terlebih dahulu mengajukan usulan beserta kelengkapan dokumen perencanaan teknis.

“Pada prinsipnya, usulan tersebut merupakan tanggung jawab awal pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas ruas jalan itulah yang mengusulkan untuk ditangani. Namun, kelengkapan dokumen perencanaan teknis tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurut Ulwan, setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, usulan akan diproses secara berjenjang hingga ke tingkat BPJN untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya, usulan diteruskan kepada direktorat terkait di Kementerian Pekerjaan Umum untuk proses evaluasi dan tahapan berikutnya.

BPJN, kata dia, tetap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melengkapi persyaratan teknis agar usulan yang disampaikan dapat memenuhi kriteria.

“Kami secara moral mendukung teman-teman di kabupaten/kota maupun provinsi dalam melengkapi persyaratan teknis. Namun, terkait lolos atau tidaknya usulan hingga menjadi paket pekerjaan, itu merupakan kewenangan tahapan evaluasi dan penganggaran di tingkat pusat,” ujarnya.

Ulwan juga menjelaskan, penetapan paket pekerjaan tidak terlepas dari kemampuan fiskal masing-masing daerah serta kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, pembagian paket penanganan jalan selama ini telah mencakup kabupaten/kota dan provinsi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan mekanisme pengusulan dengan menyiapkan dokumen perencanaan secara matang sejak awal.

Terkait sorotan anggota DPRD mengenai keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek, Ulwan menjelaskan bahwa persoalan tersebut terutama terjadi pada program IJD yang alokasi anggarannya baru tersedia menjelang akhir tahun.

Ia mencontohkan paket IJD tahun anggaran 2025 yang alokasi anggarannya baru keluar sekitar Oktober. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat terbatas, sehingga BPJN harus melakukan mitigasi terhadap paket-paket yang berpotensi tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

“Kalau paket yang anggarannya baru keluar pada Oktober, tentu waktu pelaksanaannya sangat terbatas. Karena itu, kami di Balai harus melakukan mitigasi terhadap pekerjaan yang berpotensi tidak selesai dalam tahun anggaran tersebut,” ungkapnya.

Ulwan menegaskan, kondisi keterlambatan tersebut tidak terjadi pada seluruh program BPJN. Untuk pekerjaan reguler, baik pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi maupun pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan tetap berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang telah direncanakan.

Menurutnya, persoalan utama justru berada pada paket-paket IJD yang sangat bergantung pada waktu keluarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Bahkan, sejumlah paket yang berpotensi tidak selesai dalam satu tahun anggaran dapat dilakukan penanganan melalui mekanisme multiyears, sesuai ketentuan dan persetujuan penganggaran.Namun, hingga saat ini, terdapat paket yang masih menunggu kepastian anggaran sehingga belum dapat dilanjutkan ke tahap kontrak.

“Kami tidak bisa memaksakan karena kewenangan penganggaran berada di pemerintah pusat. Kami hanya bisa membantu melakukan mitigasi agar pekerjaan tetap bisa dilaksanakan. Kalau memungkinkan diselesaikan pada Desember, tentu akan kami dorong. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, harus dilakukan langkah penanganan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Ulwan.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan BPJN terus diperkuat, terutama dalam memastikan kesiapan dokumen teknis dan perencanaan, sehingga usulan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dapat memenuhi persyaratan dan memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat.(ST01)