Ambon, -Suaratimurnews.com Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan arahan tegas kepada jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 agar memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan perolehan kursi legislatif, termasuk merebut kembali keterwakilan Golkar di DPR RI dari daerah pemilihan Maluku.
Pesan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil secara khusus meminta Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, bersama seluruh jajaran pengurus dan kader untuk bekerja lebih serius mengembalikan kejayaan serta marwah Partai Golkar di tanah Maluku.
“Saya tidak ingin sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tidak ada perwakilan untuk DPR RI dari Maluku. Saya harus sampaikan ini kepada semua. Kita harus mengembalikan kejayaan dan marwah Partai Golkar di Provinsi Maluku, di tanah Raja-Raja,” tegas Bahlil.
Menurutnya, peningkatan perolehan kursi politik tidak mungkin dicapai tanpa konsolidasi organisasi yang kuat, terstruktur, dan menyentuh seluruh tingkatan kepengurusan.
Ia mengungkapkan, konsolidasi Partai Golkar secara nasional telah menunjukkan perkembangan signifikan. Musyawarah Daerah (Musda) di 38 provinsi telah diselesaikan, sementara konsolidasi tingkat kabupaten/kota telah mencapai sekitar 90 persen dari total 514 daerah.
Adapun konsolidasi tingkat kecamatan telah mencapai sekitar 60 persen. DPP Partai Golkar menargetkan seluruh konsolidasi hingga tingkat desa dapat dituntaskan pada Desember 2026.
“Untuk mencapai target politik, konsolidasi adalah kata kunci. Tidak ada partai yang bisa bertahan dan mencapai target tanpa konsolidasi yang baik,” ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa Golkar harus mampu membaca perubahan zaman dan dinamika politik nasional. Menurutnya, kelompok pemilih berusia 17 hingga 50 tahun akan menjadi basis penting dalam kontestasi politik 2029 dengan proporsi sekitar 72 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh kader Golkar untuk membangun pendekatan politik yang lebih terbuka, adaptif, serta mampu menjangkau generasi muda.
Selain itu, Bahlil menegaskan Golkar merupakan partai terbuka yang tidak membedakan suku, agama, ras, maupun gender.
Ia mencontohkan kepengurusan DPP Partai Golkar yang dibangun melalui kolaborasi kader dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Bahkan, Golkar terus mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan politik, termasuk memberikan ruang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di lembaga legislatif.(ST01
